Gara-gara Hal Ini PM Islandia Mogok Kerja

REYKJAVIK - Puluhan ribu perempuan di Islandia , termasuk Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir, menolak bekerja pada hari Selasa (24/10/2023).

"Kvennafri", atau hari libur perempuan, diadakan sebagai aksi protes atas kesenjangan upah gender dan kekerasan berbasis gender.

Bidang-bidang yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan, seperti bidang kesehatan dan pendidikan, adalah bidang-bidang yang paling terkena dampaknya.

Pemogokan yang direncanakan ini menandai pemogokan perempuan sehari penuh yang pertama sejak tahun 1975.



Perempuan dan orang-orang non-biner telah didesak untuk menolak pekerjaan berbayar dan tidak berbayar pada hari ini, termasuk pekerjaan rumah tangga.

“Saya tidak akan bekerja pada hari ini, karena saya berharap semua perempuan (dalam kabinet) akan melakukan hal yang sama,” kata Jakobsdottir, kepada situs mbl.is menjelang protes seperti dikutip dari BBC.

Jakobsdottir mengatakan pemerintahnya sedang mengkaji bagaimana profesi yang didominasi perempuan dihargai, dibandingkan dengan bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki.

Menurut Persatuan Guru Islandia, perempuan merupakan mayoritas guru di setiap tingkat sistem pendidikan, termasuk 94% guru taman kanak-kanak.

Sekitar 80% pekerja di Rumah Sakit Universitas Nasional Islandia, yang terbesar di negara ini, juga adalah perempuan.

Islandia menduduki peringkat negara terbaik di dunia dalam hal kesetaraan gender oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) selama 14 tahun berturut-turut. Namun negara ini tidak sepenuhnya setara, WEF memberikan skor keseluruhan sebesar 91,2%.

Pulau vulkanik ini, yang merupakan salah satu negara berpenduduk paling jarang, menempati peringkat ke-14 di dunia dalam hal partisipasi ekonomi, di bawah negara-negara seperti Liberia, Jamaika, dan Norwegia.

Sekitar 90% tenaga kerja perempuan di Islandia melakukan pemogokan pada tahun 1975, untuk menyoroti pentingnya perempuan bagi perekonomian. Pemogokan tersebut mendorong parlemen negara tersebut untuk mengesahkan undang-undang upah yang setara pada tahun berikutnya.

Mantan presiden Islandia Vigdis Finnbogadottir mengatakan kepada BBC pada tahun 2015 bahwa pemogokan tahun 1975 adalah langkah pertama emansipasi perempuan di Islandia, yang membuka jalan baginya untuk menjadi perempuan pertama yang terpilih secara demokratis sebagai kepala negara di dunia pada tahun 1980.