Indonesia Terpilih sebagai Anggota Dewan HAM PBB dengan Suara Terbanyak

NEW YORK - Pada 10 Oktober 2023 pukul 10.00 pagi waktu New York, dilakukan pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Dewan HAM PBB, yang bertempat General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York.

Proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan.

“Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita,” papar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Wakil menlu dalam beberapa hari ini, juga berada di New York untuk menebalkan pendekatan Indonesia menjelang pemilihan. “Para diplomat kita juga terus bekerja agar pencalonan dapat berhasil dengan baik,” ujar Retno.

Pada pukul 11.30 waktu New York yang berarti pukul 23.30 WITA atau 22.30 WIB telah diperoleh hasil penghitungan suara.

“Indonesia memperoleh suara tertinggi, saya ulangi suara tertinggi dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026,” ujar Retno.

Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Dari wilayah Asia Pasifik, perolehan suara Indonesia 186, Kuwait 183, Jepang 175, dan China 154.

Angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.

Sebagaimana diketahui, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” ujar dia.



Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah “Inclusive Partnership for Humanity.”

Kemitraan yang inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi.

Tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu: Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang.

Di dalam negeri, Indonesia juga akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompokkelompok kawasan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme HAM global. Kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat.

Yang ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.