RI Berharap Status Darurat Militer Filipina Tak Pengaruhi Sandera WNI
Rabu, 24 Mei 2017 - 13:54 WIB
RI Berharap Status Darurat Militer Filipina Tak Pengaruhi Sandera WNI
A
A
A
JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal berharap darurat militer yang berlaku di Mindanao tidak mempengaruhi sandera WNI di sana. Setidaknya ada tujuh orang yang masih menjadi sandera kelompok milisi di Filipina Selatan.
"Kondisi di Mindanao secara umum normal. Pertempuran terkonsentrasi di sekitar Marawi. Marawi bukan daerah konsentrasi WNI. Daurat militer hanya diberlakukan di Mindanao saja. Sejak beberapa bulan lalu KJRI Davao sudah mengeluarkan seruan kepada WNI di Filipina Selatan untukmeningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan. Seruan tersebut belum dicabut," kata Iqbal
"Sejauh ini tujuh sandera dalam keadaan baik. Komunikasi dan upaya pembebasan terus berlangsung. Harapan kita status darurat militer di Mindanao ini tidak mempengaruhi kondisi para sandera WNI," sambungnya melalui pesan singkat kepada wartawan pada Rabu (24/5).
Sebelumnya diwartakan, juru bicara kepresidenan Ernesto Abella, darurat militer itu akan berlangsung selama 60 hari ke depan. Pengumuman ini datang setelah adanya pertempuran besar-besaran antara tentara Filipina dan kelompok milisi Abu Sayyaf, kemarin.
"Presiden Duterte telah mengumumkan darurat militer untuk seluruh pulau Mindanao. Hal ini dimungkinkan atas dasar adanya pemberontakan," kata Abela dalam sebuah pernyataan.
"Kondisi di Mindanao secara umum normal. Pertempuran terkonsentrasi di sekitar Marawi. Marawi bukan daerah konsentrasi WNI. Daurat militer hanya diberlakukan di Mindanao saja. Sejak beberapa bulan lalu KJRI Davao sudah mengeluarkan seruan kepada WNI di Filipina Selatan untukmeningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan. Seruan tersebut belum dicabut," kata Iqbal
"Sejauh ini tujuh sandera dalam keadaan baik. Komunikasi dan upaya pembebasan terus berlangsung. Harapan kita status darurat militer di Mindanao ini tidak mempengaruhi kondisi para sandera WNI," sambungnya melalui pesan singkat kepada wartawan pada Rabu (24/5).
Sebelumnya diwartakan, juru bicara kepresidenan Ernesto Abella, darurat militer itu akan berlangsung selama 60 hari ke depan. Pengumuman ini datang setelah adanya pertempuran besar-besaran antara tentara Filipina dan kelompok milisi Abu Sayyaf, kemarin.
"Presiden Duterte telah mengumumkan darurat militer untuk seluruh pulau Mindanao. Hal ini dimungkinkan atas dasar adanya pemberontakan," kata Abela dalam sebuah pernyataan.
(esn)
