Warga Malaysia dan Indonesia Dukung Ulama Terjun ke Dunia Politik

KUALA LUMPUR - Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center yang melibatkan sekitar 13.000 responden di enam negara Asia juga menemukan bahwa sekitar satu dari dua warga Malaysia dan Indonesia percaya bahwa para pemimpin agama atau pun ulama harus terjun ke dunia politik.

Bahkan, Pew Research Center mengungkap sekitar 6 dari 10 responden yang disurvei di Malaysia dan Indonesia mengatakan para pemimpin agama harus berbicara secara terbuka tentang partai politik atau politisi yang mereka dukung, dan sekitar setengahnya bahkan mengatakan mereka harus terjun ke dunia politik.

Selain itu, lebih dari separuh responden di Malaysia dan Indonesia berpendapat bahwa para pemimpin agama harus mengambil bagian dalam protes politik, sedikit lebih tinggi dari 50% responden yang disurvei di Kamboja dan melampaui 18 hingga 29% responden di Singapura, Sri Lanka, Singapura dan Thailand.

Baca Juga: Partai MUDA Keluar Koalisi, Pemerintahan PM Anwar Ibrahim Terguncang

Negara-negara tersebut adalah Thailand, Kamboja, dan Sri Lanka yang menganut agama Budha sebagai agama resminya, Malaysia dan Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, serta Singapura yang tidak memiliki agama mayoritas.

Survei yang dilakukan oleh lembaga riset Amerika ini juga menyentuh berbagai bidang, termasuk bagaimana responden memandang pentingnya agama bagi identitas nasional, preferensi mereka dalam mendasarkan undang-undang nasional pada ajaran agama, serta pandangan mereka terhadap keragaman agama.

Misalnya, survei tersebut menemukan bahwa 86% responden Muslim di Indonesia mengatakan “sangat penting” menjadi seorang Muslim untuk menjadi orang Indonesia yang sesungguhnya, diikuti oleh 79% responden Muslim di Malaysia yang juga menyamakan agama dengan agama sebagai identitas nasional.

Salah satu peneliti utama studi tersebut, Jonathan Evans, mengatakan kepada CNA bahwa beberapa pertanyaan dalam survei tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana orang berpikir bahwa agama dan politik “harus atau tidak boleh digabungkan”.

“Karena ada begitu banyak cara bagi para pemimpin agama untuk terlibat dalam politik, kami memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar bertanya 'haruskah para pemimpin agama terlibat dalam politik?',” kata Evans.

“Secara keseluruhan, umat Islam di Indonesia dan Malaysia cenderung lebih cenderung mengatakan bahwa para pemimpin agama harus terlibat dalam politik dibandingkan umat Islam lainnya di kawasan ini.”

Meskipun survei ini juga mencakup Sri Lanka, CNA berfokus pada temuan-temuan dari lima negara Asia Tenggara yang secara geografis lebih dekat dan memiliki dinamika keagamaan yang saling terkait erat.

Lebih dari separuh responden di lima negara berpendapat bahwa para pemimpin agama harus memberikan suara dalam pemilu politik.

Misalnya, 91% masyarakat Indonesia, 84% masyarakat Malaysia, dan 81% masyarakat Kamboja mengatakan bahwa para pemimpin agama harus memberikan suara pada pemilu.

Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai tiga aktivitas politik lainnya – berbicara di depan umum tentang politisi atau partai politik yang mereka dukung, berpartisipasi dalam protes politik, dan menjadi politisi.

Responden di Indonesia dan Malaysia umumnya paling mendukung keterlibatan politik para pemimpin agama.

Sekitar dua pertiga responden di Malaysia dan 57% responden di Indonesia mengatakan bahwa pemimpin agama mereka harus mengungkapkan secara terbuka politisi atau partai politik yang mereka dukung.

Sebaliknya, jumlahnya berkisar antara 29 hingga 47% responden di Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Kamboja.

Selain itu, 54% responden di Malaysia ingin agar pemimpin agama mereka terjun ke dunia politik, dibandingkan dengan 48 persen di Indonesia dan 45 persen di Kamboja.
Kurang dari 30% responden di Sri Lanka, Thailand, dan Singapura mendukung pemimpin agama mereka menjadi politisi.

Meskipun demikian, survei tersebut menambahkan bahwa sebagian besar umat Buddha di Thailand, Kamboja, dan Sri Lanka lebih suka mendasarkan hukum nasional mereka pada dharma Buddha – sebuah konsep luas yang mencakup pengetahuan, doktrin, dan praktik yang berasal dari ajaran Buddha.

Perspektif ini hampir disetujui oleh umat Buddha di Kamboja, dimana 96% mendukung undang-undang nasional berdasarkan ajaran dan praktik Buddha. Sementara itu, 56% umat Buddha di Thailand memiliki sentimen serupa.

Demikian pula, sebagian besar umat Islam di Malaysia dan Indonesia mendukung syariah sebagai hukum resmi negara tersebut, dengan 86% responden dari Malaysia dan 64% di Indonesia mendukung hal ini.