Ketua DPR AS Usulkan Pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Kevin McCarthy pada Selasa (12/9/2023) menyerukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat.

Itu menjadi sebuah langkah yang pasti akan semakin memecah belah anggota parlemen saat mereka berjuang untuk meloloskan undang-undang guna menghindari penutupan pemerintah.

Banyak pihak di partai yang dipimpin McCarthy yang marah ketika DPR, yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat, dua kali memakzulkan Presiden Partai Republik Donald Trump, pada tahun 2019 dan 2021, meskipun ia dibebaskan kedua kali di Senat.

Beberapa anggota parlemen dari sayap kanan Partai Republik mengatakan mereka akan mencoba mencopot McCarthy dari jabatan pemimpin DPR jika dia tidak melanjutkan upaya pemakzulan terhadap Biden.

Baca Juga: Gedung Putih Bersiap Hadapi Upaya Pemakzulan Biden

Biden, yang mengalahkan Trump pada pemilu tahun 2020, berupaya untuk dipilih kembali pada tahun depan.

“Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden,” kata McCarthy, dilansir reuters. “Kami akan pergi ke mana pun bukti membawa kami.”

Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden, meskipun mereka belum memberikan bukti yang kuat.

McCarthy mengatakan anggota parlemen di beberapa komite akan mulai mengumpulkan bukti kemungkinan pelanggaran keuangan.

Seorang mantan rekan bisnis Biden yang lebih muda mengatakan pada sidang DPR bahwa Hunter Biden menjual "ilusi" akses terhadap kekuasaan ketika ayahnya menjadi wakil presiden, menurut transkrip yang dirilis bulan lalu.

Gedung Putih mengatakan tidak ada dasar untuk penyelidikan dan Biden mengejek Partai Republik atas kemungkinan pemakzulan.

Partai Demokrat berusaha menggambarkan pembicaraan pemakzulan Partai Republik sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kesengsaraan hukum Trump, yang menghadapi empat dakwaan pidana terpisah saat mencalonkan diri sebagai calon dari partainya untuk menghadapi Biden dalam pemilu AS tahun 2024.

Trump telah menekan Partai Republik untuk mencoba memecat Biden dari jabatannya. Beberapa anggota Partai Republik sayap kanan mengatakan mereka tidak akan menyetujui rancangan undang-undang belanja negara yang harus disahkan kecuali McCarthy menyetujui penyelidikan pemakzulan.

Konstitusi AS memberi wewenang kepada Kongres untuk memakzulkan pejabat federal termasuk presiden atas tuduhan pengkhianatan, penyuapan, dan “kejahatan berat serta pelanggaran ringan lainnya.”

Seorang presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan dengan suara mayoritas sederhana dan Senat memberikan suara dengan mayoritas dua pertiga untuk menjatuhkan hukuman setelah mengadakan persidangan.

Upaya pemakzulan Biden kemungkinan besar tidak akan berhasil. Bahkan jika DPR yang dikuasai Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Biden – sebuah prospek yang tidak pasti, mengingat selisih suara partai tersebut yang tipis yaitu 222 berbanding 212 – maka hampir pasti akan gagal di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Trump adalah satu-satunya presiden AS yang dimakzulkan dua kali. Dia dibebaskan dua kali setelah persidangan di Senat berkat suara rekan-rekannya dari Partai Republik yang mencegah majelis tersebut mencapai dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan untuk menjatuhkan hukuman.

Dalam pemakzulan pertamanya, DPR pada tahun 2019 menuduh Trump melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres setelah dia meminta Ukraina untuk menyelidiki Biden dan putranya atas tuduhan korupsi yang tidak berdasar. Dalam pemakzulan keduanya, DPR memakzulkannya pada tahun 2021 atas tuduhan menghasut pemberontakan menyusul penyerangan terhadap Gedung Capitol AS oleh para pendukungnya.

Pemakzulan pertama berupaya untuk memecatnya dari jabatannya. Yang kedua, dengan persidangan yang diadakan setelah dia meninggalkan jabatannya, berupaya untuk mendiskualifikasi Trump agar tidak lagi memegang kursi kepresidenan.

Trump, seperti yang telah ia lakukan dalam banyak penyelidikan atas tindakannya, menyebut kedua pemakzulan tersebut sebagai perburuan penyihir yang bermotif politik.

Biden pada bulan Juli mengejek anggota parlemen Partai Republik yang mengancam akan memakzulkannya.

"Partai Republik mungkin harus mencari cara lain untuk mengkritik saya saat ini karena inflasi sedang turun. Mungkin mereka akan memutuskan untuk memakzulkan saya karena inflasi sedang turun. Saya tidak tahu. Saya akan menyukai yang itu," kata Biden di acara tersebut. waktu.