Sekjen PBB Kirim Surat, Bank Rusia Bisa Kembali ke SWIFT dalam Sebulan

NEW YORK - Pemberi pinjaman pertanian utama Rusia, Rosselkhozbank, mungkin akan mendapatkan akses ke sistem perbankan internasional SWIFT pada awal bulan ini.

Reuters melaporkan hal itu pada Jumat (8/9/2023), mengutip surat PBB pada akhir Agustus. Langkah ini disebut-sebut sebagai insentif bagi Moskow untuk kembali ke perjanjian gandum Laut Hitam yang ditangguhkan pada Juli, menurut kantor berita tersebut.

“Rosselkhozbank akan dapat mengakses transaksi perbankan internasional melalui anak perusahaannya di Luksemburg, yang akan bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman Rusia dan bank asing,” papar laporan Reuters, mengutip surat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

“Anak perusahaan di Luksemburg, RSHB Capital SA, mungkin akan mengajukan permohonan kepada SWIFT untuk secara efektif memungkinkan akses bagi bank tersebut ke sistemnya segera,” ungkap Guterres kepada Lavrov dalam surat tertanggal 28 Agustus.

Sekjen PBB menjelaskan, “SWIFT telah mengonfirmasi RSHB Capital SA akan memenuhi syarat untuk mengajukan keanggotaan dan akses ke SWIFT untuk transaksi pangan dan pupuk, berdasarkan statusnya saat ini sebagai penerbit surat utang.”

“SWIFT telah mengkonfirmasi bahwa proses permohonan yang dipercepat dapat dilakukan, sehingga memberikan waktu untuk akses efektif dalam waktu 30 hari,” papar Guterres.



Perusahaan telekomunikasi keuangan yang berbasis di Belgia sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai masalah ini.

Proposal lain yang tercantum dalam surat PBB dilaporkan mencakup fasilitas asuransi yang disponsori bersama oleh PBB untuk ekspor makanan dan pupuk Rusia.

Menurut Sekjen PBB, fasilitas tersebut, yang dibangun bersama dengan perusahaan asuransi Lloyd’s of London, dapat siap dioperasikan dalam waktu empat hingga enam minggu.

CEO Lloyd John Neal mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaannya sedang melakukan pembicaraan dengan PBB mengenai penyediaan asuransi untuk pengiriman gandum Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan gandum.

Badan internasional tersebut juga berjanji untuk terus berupaya mencairkan aset-aset Rusia di Uni Eropa (UE) yang terkait dengan pertanian dan perdagangan pupuk.

Namun PBB mengatakan perusahaan-perusahaan Rusia masih harus mengajukan permohonan kepada otoritas nasional negara-negara anggota UE untuk mendapatkan pengecualian dari sanksi.

Awal pekan ini, Moskow menyatakan skeptisismenya terhadap proposal PBB dan menyebutnya sebagai janji kosong.

Rusia tidak melihat adanya hal baru dalam usulan baru ini, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia dalam pernyataan pada Rabu.

Kemlu Rusia menambahkan belum pernah ada inisiatif serupa yang dilaksanakan sebelumnya.

“Alih-alih pengecualian nyata dari sanksi, yang didapat Rusia hanyalah janji-janji baru dari Sekretariat PBB,” bunyi pernyataan Kemlu Rusia.

“Usulan baru-baru ini tidak mengandung elemen baru dan tidak dapat menjadi landasan untuk membuat kemajuan nyata dalam mengembalikan ekspor pertanian kita ke normal,” papar Kemlu Rusia.

Rusia menangguhkan partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam pada pertengahan Juli.

Kesepakatan tersebut, yang ditengahi oleh PBB dan Turki tahun lalu, seharusnya memfasilitasi pengiriman gandum Ukraina ke pasar dunia di tengah konflik antara Moskow dan Kiev.

Hal ini juga diharapkan dapat membantu mencabut sanksi Barat yang menghambat ekspor pertanian Rusia.

Moskow berulang kali menunjukkan fakta bahwa bagian dari perjanjian yang terkait dengan fasilitasi ekspor Rusia dan pencabutan sanksi terhadap perusahaan terkait tidak terpenuhi.