Badan Intel Rusia: AS Pertimbangkan Bunuh Pemimpin Kudeta Niger Demi Demokrasi
Kamis, 07 September 2023 - 21:05 WIB
loading...
Perdana Menteri Niger yang ditunjuk junta Ali Mahamane Lamine Zeine berbicara saat konferensi pers di ibu kota Niamey, Niger, 4 September 2023. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh para pemimpin pemerintahan militer baru di Niger, yang merebut kekuasaan pada akhir Juli.
Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengungkapkan hal itu, dilansir RT.
“Meskipun Gedung Putih tidak puas dengan kejadian di bekas jajahan Perancis tersebut, namun mereka tidak ingin bergantung pada intervensi militer dari negara-negara tetangga Niger,” ungkap penilaian yang dirilis SVR pada Kamis (7/9/2023).
Washington menganggap solusi ‘wetwork’ yang dilakukan proksi akan lebih baik daripada tindakan militer yang dilakukan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), menurut badan Rusia tersebut.
ECOWAS telah mengancam akan menyerang Niger untuk mengembalikan presiden terguling Mohamed Bazoum ke jabatannya, namun belum bertindak hingga sekarang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pekan lalu bahwa negaranya akan mendukung tindakan militer yang dilakukan blok tersebut.
“Perwakilan dinas khusus Amerika sedang berdiskusi secara langsung dengan mitra yang mungkin melakukan pembunuhan di Niger,” papar dugaan SVR.
Kandidat yang dipilih adalah orang-orang yang telah menerima “pelatihan khusus dari sekolah Pentagon” dan termasuk dalam lingkaran dalam para pemimpin transisi.
CIA memiliki catatan percobaan pembunuhan di luar negeri. Pemimpin Kongo Patrice Lumumba dan Pemimpin Kuba Fidel Castro menjadi sasaran berbagai rencana pembunuhan di AS, seperti yang diungkapkan Komite Gereja pada tahun 1970-an.
Baca juga: Anggota Parlemen Ukraina Menyetujui Menteri Pertahanan Baru
Presiden Gerald Ford secara eksplisit melarang pegawai pemerintah AS berpartisipasi dalam plot pembunuhan politik berdasarkan perintah eksekutif tahun 1976.
Presiden Jimmy Carter memperluas larangan tersebut pada tahun 1978, dengan menambahkan orang-orang yang “bertindak atas nama” Washington ke dalam perintah tersebut, sementara Presiden Ronald Reagan menghapus kata-kata “politik” pada tahun 1981.
“Sepertinya Gedung Putih telah memutuskan menggunakan solusi lama dan, seperti yang mereka katakan, solusi yang telah teruji oleh waktu, setelah menghadapi apa yang mereka anggap sebagai kebangkitan geopolitik Afrika yang mengejutkan dan tidak menyenangkan,” klaim penilaian SVR.
Badan Rusia tersebut menyatakan pemerintah AS akan menganggap tindakan apa pun terhadap pemerintahan Niger sebagai “memperkuat demokrasi.”
Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengungkapkan hal itu, dilansir RT.
“Meskipun Gedung Putih tidak puas dengan kejadian di bekas jajahan Perancis tersebut, namun mereka tidak ingin bergantung pada intervensi militer dari negara-negara tetangga Niger,” ungkap penilaian yang dirilis SVR pada Kamis (7/9/2023).
Washington menganggap solusi ‘wetwork’ yang dilakukan proksi akan lebih baik daripada tindakan militer yang dilakukan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), menurut badan Rusia tersebut.
ECOWAS telah mengancam akan menyerang Niger untuk mengembalikan presiden terguling Mohamed Bazoum ke jabatannya, namun belum bertindak hingga sekarang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pekan lalu bahwa negaranya akan mendukung tindakan militer yang dilakukan blok tersebut.
“Perwakilan dinas khusus Amerika sedang berdiskusi secara langsung dengan mitra yang mungkin melakukan pembunuhan di Niger,” papar dugaan SVR.
Kandidat yang dipilih adalah orang-orang yang telah menerima “pelatihan khusus dari sekolah Pentagon” dan termasuk dalam lingkaran dalam para pemimpin transisi.
CIA memiliki catatan percobaan pembunuhan di luar negeri. Pemimpin Kongo Patrice Lumumba dan Pemimpin Kuba Fidel Castro menjadi sasaran berbagai rencana pembunuhan di AS, seperti yang diungkapkan Komite Gereja pada tahun 1970-an.
Baca juga: Anggota Parlemen Ukraina Menyetujui Menteri Pertahanan Baru
Presiden Gerald Ford secara eksplisit melarang pegawai pemerintah AS berpartisipasi dalam plot pembunuhan politik berdasarkan perintah eksekutif tahun 1976.
Presiden Jimmy Carter memperluas larangan tersebut pada tahun 1978, dengan menambahkan orang-orang yang “bertindak atas nama” Washington ke dalam perintah tersebut, sementara Presiden Ronald Reagan menghapus kata-kata “politik” pada tahun 1981.
“Sepertinya Gedung Putih telah memutuskan menggunakan solusi lama dan, seperti yang mereka katakan, solusi yang telah teruji oleh waktu, setelah menghadapi apa yang mereka anggap sebagai kebangkitan geopolitik Afrika yang mengejutkan dan tidak menyenangkan,” klaim penilaian SVR.
Badan Rusia tersebut menyatakan pemerintah AS akan menganggap tindakan apa pun terhadap pemerintahan Niger sebagai “memperkuat demokrasi.”
(sya)
Lihat Juga :
