Rusia Veto Perpanjangan Sanksi PBB terhadap Negara Afrika

NEW YORK - Seluruh sanksi PBB terhadap Mali akan berakhir pada 31 Agustus, setelah Rusia mengeluarkan veto usulan Perancis dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk memperpanjang sanksi tersebut.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan rancangan tersebut sama sekali mengabaikan kekhawatiran Bamako dan Moskow.

Rancangan Perancis-UEA akan memperpanjang sanksi dan mandat Kelompok Ahli PBB yang bertugas memantau Mali, masing-masing hingga Agustus dan September 2024.

Perjanjian ini mendapat 13 suara di Dewan Keamanan PBB, namun gagal karena Rusia menolaknya. China abstain.

Dewan Keamanan PBB menolak rancangan alternatif Moskow, yang akan segera mengakhiri mandat Kelompok Pakar dan memberikan perpanjangan “final” sanksi selama 12 bulan. Jepang memilih tidak, dan 13 anggota lainnya abstain.

Menurut AP, Moskow menyerang Kelompok Pakar tersebut karena laporan terbarunya mengkritik perusahaan militer swasta Rusia, Wagner, dan menuduhnya melakukan “kekerasan terhadap perempuan, dan bentuk-bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional lainnya untuk menyebarkan teror di kalangan masyarakat.”



Bamako telah membenarkan pendekatannya kepada Wagner Group dengan mengatakan para penasihat keamanan Rusia jauh lebih efektif melawan pemberontak jihadis yang dilancarkan di Sahel setelah intervensi perubahan rezim NATO pada tahun 2011 di Libya, dibandingkan Prancis atau PBB.

“Rancangan Prancis-UEA sama sekali tidak mempertimbangkan kekhawatiran pihak Mali dan posisi Federasi Rusia,” ungkap Nebenzia setelah pemungutan suara, menjelaskan hak vetonya.

Nebenzia mengingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa Mali sendiri yang meminta sanksi terhadap delapan orang pada tahun 2017, sebagai bagian dari proses perdamaian.

Resolusi Rusia, menurut dia, “memperhitungkan posisi anggota Afrika di Dewan Keamanan PBB” bahwa sanksi harus tetap berlaku untuk beberapa waktu guna mendorong implementasi perjanjian perdamaian, namun “tidak berubah menjadi instrumen pengaruh eksternal terhadap proses politik dalam negeri di Mali.”

Prancis, bekas kekuatan kolonial di Mali, telah menarik seluruh pasukannya dari negara Afrika Barat tersebut atas desakan pemerintah militer di Bamako.

Mali juga memberi waktu hingga 31 Desember kepada sekitar 15.000 pasukan penjaga perdamaian PBB dan staf sipil untuk meninggalkan negara itu.

“Kami berharap di masa depan, para pendukung resolusi akan mengutamakan pendekatan pragmatis dan kepentingan negara tuan rumah untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu di Dewan Keamanan,” ujar Nebenzia.

Dia menjelaskan, “Terutama dalam situasi di mana kesepakatan kompromi dapat dibuat jika delegasi tertentu mempunyai kemauan politik untuk melakukannya.”