5 Fakta yang Bisa Memicu Invasi China ke Taiwan, Salah Satunya Intervensi AS
loading...
A
A
A
Melansir Reuters, pada tahun 1979, Amerika Serikat memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah di Taipei dan malah mengakui pemerintah di Beijing. Taiwan-A.S. perjanjian pertahanan diakhiri pada saat yang sama.
Pasca-1979, hubungan AS dengan Taiwan telah diatur oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang memberikan dasar hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri, tetapi tidak mengamanatkan bahwa Amerika Serikat datang membantu Taiwan jika diserang.
Sementara AS telah lama mengikuti kebijakan "ambiguitas strategis" tentang apakah akan melakukan intervensi militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China. Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan.
AS terus menjadi sumber senjata internasional Taiwan yang paling penting, dan status Taiwan yang diperebutkan terus menjadi sumber gesekan antara Beijing dan Washington.
Foto/Reuters
Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa karena Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau itu, ia tidak memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan atasnya atau berbicara untuk atau mewakilinya di panggung dunia, dan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.
Nama resmi Taiwan terus menjadi Republik China, meski belakangan ini pemerintah sering menatanya sebagai Republik China (Taiwan). Hanya 13 negara yang secara resmi mengakui Taiwan, termasuk Paraguay.
Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa Republik China adalah negara berdaulat dan memiliki hak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara.
Foto/Reuters
China memandang Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai seorang separatis dan telah berulang kali menolak panggilan darinya untuk melakukan pembicaraan. Tsai mengatakan dia menginginkan perdamaian tetapi pemerintahnya akan membela Taiwan jika diserang.
Dia mengatakan Republik China dan Republik Rakyat China"tidak tunduk" satu sama lain. Beijing mengatakan Tsai harus menerima bahwa China dan Taiwan adalah bagian dari "satu China".
Tidak ada pihak yang mengakui satu sama lain dan China menghentikan mekanisme dialog formal setelah Tsai pertama kali menjabat pada tahun 2016.
Pasca-1979, hubungan AS dengan Taiwan telah diatur oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang memberikan dasar hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri, tetapi tidak mengamanatkan bahwa Amerika Serikat datang membantu Taiwan jika diserang.
Sementara AS telah lama mengikuti kebijakan "ambiguitas strategis" tentang apakah akan melakukan intervensi militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China. Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan.
AS terus menjadi sumber senjata internasional Taiwan yang paling penting, dan status Taiwan yang diperebutkan terus menjadi sumber gesekan antara Beijing dan Washington.
4. Taiwan Hanya Diakui 14 Negara
Foto/Reuters
Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa karena Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau itu, ia tidak memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan atasnya atau berbicara untuk atau mewakilinya di panggung dunia, dan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.
Nama resmi Taiwan terus menjadi Republik China, meski belakangan ini pemerintah sering menatanya sebagai Republik China (Taiwan). Hanya 13 negara yang secara resmi mengakui Taiwan, termasuk Paraguay.
Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa Republik China adalah negara berdaulat dan memiliki hak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara.
5. Hubungan China-Taiwan yang Terus Memburuk
Foto/Reuters
China memandang Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai seorang separatis dan telah berulang kali menolak panggilan darinya untuk melakukan pembicaraan. Tsai mengatakan dia menginginkan perdamaian tetapi pemerintahnya akan membela Taiwan jika diserang.
Dia mengatakan Republik China dan Republik Rakyat China"tidak tunduk" satu sama lain. Beijing mengatakan Tsai harus menerima bahwa China dan Taiwan adalah bagian dari "satu China".
Tidak ada pihak yang mengakui satu sama lain dan China menghentikan mekanisme dialog formal setelah Tsai pertama kali menjabat pada tahun 2016.