Ribuan Pria Ukraina Ogah Wajib Militer, Pilih Suap Pejabat Militer Rp153 Juta
loading...
Ribuan pria Ukraina memilih menyuap pejabat militer dibandingkan menjalani wajib militer. Foto/Reuters
A
A
A
KYIV - Ribuan pria Ukraina telah membayar suap dalam jumlah besar untuk menghindari wajib militer selama konflik yang sedang berlangsung antara Kiev dan Moskow.
Kabar itu muncul ketika Presiden Ukraina Vladimir Zelensky meluncurkan pembersihan militer besar-besaran. Dia memecat semua pejabat wajib militer regional dan mengutip berbagai skandal korupsi yang mengguncang negara itu. Pejabat perekrutan akan digantikan oleh veteran perang.
Selama konflik yang sedang berlangsung, ribuan warga Ukraina berhasil lolos dari wajib militer melalui berbagai skema dalam budaya korupsi. Kiev melarang pria berusia antara 18 dan 60 tahun meninggalkan negara itu ketika pertama kali memberlakukan darurat militer pada Februari 2022, tetapi langkah tersebut hanya memicu lebih banyak praktik korupsi.
Salah satu opsi yang paling populer hanyalah membeli surat-surat pembebasan medis dengan harga rata-rata sekitar USD6.000. Financial Times melaporkan, temuan penyelidikan korupsi diungkap otoritas Ukraina.
Kepala pusat perekrutan regional Odessa Evgeny Borisov, yang ditangkap bulan lalu, ternyata menjadi salah satu pejabat paling 'produktif' yang terlibat dalam penghindaran draf. Pejabat itu sekarang diduga mengantongi lebih dari USD5 juta dalam suap.
Borisov mengenakan biaya mulai dari USD2.000 (Rp30 juta) hingga USD10.000 (Rp153 juta) per orang untuk berbagai 'opsi' untuk menghindari wajib militer. Borisov diyakini telah menggunakan uang haram untuk mendanai gaya hidup mewah, dengan keluarganya membeli vila USD4,6 juta di Spanyol Desember lalu, serta aset mewah lainnya.
Selain skandal korupsi yang sedang berlangsung, upaya Ukraina juga dirusak oleh tindakan kekerasan petugas wajib militer. Banyak video mengganggu yang menyoroti teknik Ukraina tertentu muncul online dalam beberapa bulan terakhir, karena Kiev berjuang untuk mengkompensasi kerugian besar yang dilaporkan di medan perang.
Beberapa video menunjukkan petugas wajib militer mengejar orang-orang secara acak di jalan-jalan untuk memberi mereka pemberitahuan wajib militer, menahan dengan kejam dan bahkan memukuli calon tentara. Banyak dari wajib militer ini dilaporkan terbunuh di garis depan hanya beberapa hari setelah 'direkrut' dengan cara seperti itu.
Kabar itu muncul ketika Presiden Ukraina Vladimir Zelensky meluncurkan pembersihan militer besar-besaran. Dia memecat semua pejabat wajib militer regional dan mengutip berbagai skandal korupsi yang mengguncang negara itu. Pejabat perekrutan akan digantikan oleh veteran perang.
Selama konflik yang sedang berlangsung, ribuan warga Ukraina berhasil lolos dari wajib militer melalui berbagai skema dalam budaya korupsi. Kiev melarang pria berusia antara 18 dan 60 tahun meninggalkan negara itu ketika pertama kali memberlakukan darurat militer pada Februari 2022, tetapi langkah tersebut hanya memicu lebih banyak praktik korupsi.
Salah satu opsi yang paling populer hanyalah membeli surat-surat pembebasan medis dengan harga rata-rata sekitar USD6.000. Financial Times melaporkan, temuan penyelidikan korupsi diungkap otoritas Ukraina.
Kepala pusat perekrutan regional Odessa Evgeny Borisov, yang ditangkap bulan lalu, ternyata menjadi salah satu pejabat paling 'produktif' yang terlibat dalam penghindaran draf. Pejabat itu sekarang diduga mengantongi lebih dari USD5 juta dalam suap.
Borisov mengenakan biaya mulai dari USD2.000 (Rp30 juta) hingga USD10.000 (Rp153 juta) per orang untuk berbagai 'opsi' untuk menghindari wajib militer. Borisov diyakini telah menggunakan uang haram untuk mendanai gaya hidup mewah, dengan keluarganya membeli vila USD4,6 juta di Spanyol Desember lalu, serta aset mewah lainnya.
Selain skandal korupsi yang sedang berlangsung, upaya Ukraina juga dirusak oleh tindakan kekerasan petugas wajib militer. Banyak video mengganggu yang menyoroti teknik Ukraina tertentu muncul online dalam beberapa bulan terakhir, karena Kiev berjuang untuk mengkompensasi kerugian besar yang dilaporkan di medan perang.
Beberapa video menunjukkan petugas wajib militer mengejar orang-orang secara acak di jalan-jalan untuk memberi mereka pemberitahuan wajib militer, menahan dengan kejam dan bahkan memukuli calon tentara. Banyak dari wajib militer ini dilaporkan terbunuh di garis depan hanya beberapa hari setelah 'direkrut' dengan cara seperti itu.
(ahm)
Lihat Juga :
