China Diduga Retas Jaringan Pertahanan Sensitif Jepang sejak 2020
Kamis, 10 Agustus 2023 - 10:52 WIB
loading...
A
A
A
Setelah menembakkan rudal balistik, China juga memulai latihan militer besar-besaran dan manuver udara serta laut berbahaya di mana kapal dan jet tempur AS, Kanada, dan Australia berada di Pasifik.
China, yang telah membanggakan legiun peretas yang disponsori langsung oleh negara, sedang memperluas kemampuan sibernya. Sejak pertengahan 2021, pemerintah AS dan sejumlah perusahaan keamanan siber Barat telah mendokumentasikan peningkatan penetrasi infrastruktur penting China di AS, Guam, dan tempat lain di Asia-Pasifik. Sasarannya meliputi sistem komunikasi, transportasi dan utilitas. Demikian laporan Microsoft pada Mei lalu.
Peretas yang berbasis di China baru-baru ini membobol email sekretaris perdagangan AS, duta besar AS untuk China, dan diplomat senior lainnya—bahkan di tengah upaya pemerintahan Biden untuk mencairkan hubungan yang membeku dengan Beijing.
"Selama bertahun-tahun, kami mengkhawatirkan program spionasenya," kata seorang pejabat senior AS. "Tetapi China (juga) mengembangkan kemampuan serangan siber yang dapat digunakan untuk mengganggu layanan penting di AS dan sekutu utama Asia serta membentuk pengambilan keputusan dalam krisis atau konflik.”
Dalam menghadapi “agresi” ini, Jepang telah melangkah maju, bergerak melampaui pendekatan tradisional "perisai dan tombak" di mana Tokyo di mana Jepang hanya berfokus pada pertahanan diri, sementara Washington memberikan kemampuan yang mendukung keamanan regional, termasuk payung nuklir yang melindungi Jepang dan Korea Selatan.
Jepang sedang mengembangkan kemampuan serangan balik yang dapat mencapai target di China daratan, termasuk dengan membeli rudal jelajah Tomahawk buatan AS. Jepang juga mengizinkan Korps Marinir AS untuk menempatkan resimen lanjutan baru di pulau-pulau terpencil di barat daya Okinawa, sebuah lokasi dekat pulau-pulau paling utara Filipina. Kehadiran militer AS ini memungkinkan Washington untuk bereaksi cepat jika konflik antara Tiongkok dan Taiwan sewaktu-waktu meletus.
"Saat ini, Jepang dan Amerika Serikat sedang menghadapi lingkungan keamanan paling menantang dan kompleks dalam sejarah," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam konferensi pers dengan Biden di Washington pada Januari lalu. Dia mengatakan bahwa strategi keamanan nasional baru Jepang berisi peningkatan anggaran dan kemampuan pertahanan.
"Kebijakan baru ini akan bermanfaat bagi kemampuan pencegahan dan juga kemampuan respons aliansi," kata PM Kishida.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyiratkan kepada Jepang bahwa skema berbagi data intelijen untuk mengaktifkan operasi militer tingkat lanjut antar kedua negara dapat melambat jika jaringan Tokyo tidak diamankan dengan lebih baik dari tangan-tangan peretas.
"Kami melihat investasi dan upaya luar biasa dari Jepang di bidang ini," kata seorang pejabat senior pertahanan AS. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Jepang.
"Departemen kami menekankan pentingnya keamanan siber terhadap kemampuan kami dalam melakukan operasi militer gabungan, yang merupakan inti dari aliansi AS-Jepang," paparnya.
Selama bertahun-tahun sebelum China dengan berani meretas jaringannya, Jepang dipandang sebagai “kapal bocor”. Selama Perang Dingin, para agen Uni Soviet menggunakan taktik kuno, yaitu memanfaatkan kelemahan rakyat Jepang atas makanan, minuman, uang, dan perjudian untuk mendapatkan informasi sensitif dari jurnalis, politisi, dan bahkan petugas intelijen Jepang.
"Mereka pernah menyombongkan diri bahwa Jepang adalah 'surga bagi mata-mata'," kata Richard Samuels, seorang ilmuwan politik di MIT.
Setelah Perang Dingin berakhir, para pejabat Jepang akhirnya mulai sadar akan pentingnya memperketat akses intelijen. AS menyadari bahwa keamanan intelijen di Jepang belum terlalu baik.
China, yang telah membanggakan legiun peretas yang disponsori langsung oleh negara, sedang memperluas kemampuan sibernya. Sejak pertengahan 2021, pemerintah AS dan sejumlah perusahaan keamanan siber Barat telah mendokumentasikan peningkatan penetrasi infrastruktur penting China di AS, Guam, dan tempat lain di Asia-Pasifik. Sasarannya meliputi sistem komunikasi, transportasi dan utilitas. Demikian laporan Microsoft pada Mei lalu.
Peretas yang berbasis di China baru-baru ini membobol email sekretaris perdagangan AS, duta besar AS untuk China, dan diplomat senior lainnya—bahkan di tengah upaya pemerintahan Biden untuk mencairkan hubungan yang membeku dengan Beijing.
"Selama bertahun-tahun, kami mengkhawatirkan program spionasenya," kata seorang pejabat senior AS. "Tetapi China (juga) mengembangkan kemampuan serangan siber yang dapat digunakan untuk mengganggu layanan penting di AS dan sekutu utama Asia serta membentuk pengambilan keputusan dalam krisis atau konflik.”
Dalam menghadapi “agresi” ini, Jepang telah melangkah maju, bergerak melampaui pendekatan tradisional "perisai dan tombak" di mana Tokyo di mana Jepang hanya berfokus pada pertahanan diri, sementara Washington memberikan kemampuan yang mendukung keamanan regional, termasuk payung nuklir yang melindungi Jepang dan Korea Selatan.
Jepang sedang mengembangkan kemampuan serangan balik yang dapat mencapai target di China daratan, termasuk dengan membeli rudal jelajah Tomahawk buatan AS. Jepang juga mengizinkan Korps Marinir AS untuk menempatkan resimen lanjutan baru di pulau-pulau terpencil di barat daya Okinawa, sebuah lokasi dekat pulau-pulau paling utara Filipina. Kehadiran militer AS ini memungkinkan Washington untuk bereaksi cepat jika konflik antara Tiongkok dan Taiwan sewaktu-waktu meletus.
"Saat ini, Jepang dan Amerika Serikat sedang menghadapi lingkungan keamanan paling menantang dan kompleks dalam sejarah," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam konferensi pers dengan Biden di Washington pada Januari lalu. Dia mengatakan bahwa strategi keamanan nasional baru Jepang berisi peningkatan anggaran dan kemampuan pertahanan.
"Kebijakan baru ini akan bermanfaat bagi kemampuan pencegahan dan juga kemampuan respons aliansi," kata PM Kishida.
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyiratkan kepada Jepang bahwa skema berbagi data intelijen untuk mengaktifkan operasi militer tingkat lanjut antar kedua negara dapat melambat jika jaringan Tokyo tidak diamankan dengan lebih baik dari tangan-tangan peretas.
"Kami melihat investasi dan upaya luar biasa dari Jepang di bidang ini," kata seorang pejabat senior pertahanan AS. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Jepang.
"Departemen kami menekankan pentingnya keamanan siber terhadap kemampuan kami dalam melakukan operasi militer gabungan, yang merupakan inti dari aliansi AS-Jepang," paparnya.
Surga Mata-mata
Selama bertahun-tahun sebelum China dengan berani meretas jaringannya, Jepang dipandang sebagai “kapal bocor”. Selama Perang Dingin, para agen Uni Soviet menggunakan taktik kuno, yaitu memanfaatkan kelemahan rakyat Jepang atas makanan, minuman, uang, dan perjudian untuk mendapatkan informasi sensitif dari jurnalis, politisi, dan bahkan petugas intelijen Jepang.
"Mereka pernah menyombongkan diri bahwa Jepang adalah 'surga bagi mata-mata'," kata Richard Samuels, seorang ilmuwan politik di MIT.
Setelah Perang Dingin berakhir, para pejabat Jepang akhirnya mulai sadar akan pentingnya memperketat akses intelijen. AS menyadari bahwa keamanan intelijen di Jepang belum terlalu baik.
Lihat Juga :
