Menteri Israel Serukan Pencaplokan Tepi Barat

TEL AVIV - Menteri Heritage Israel, Amichai Eliyahu, telah menyerukan pemerintah sayap kanan Israel untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki secepat mungkin.

"Kedaulatan harus diperluas di dalam perbatasan Tepi Barat juga, dan dengan cara yang paling bijaksana, untuk menciptakan pengakuan internasional bahwa tempat ini adalah milik kita," kata Eliyahu – dari partai sayap kanan Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) - dalam sebuah wawancara dengan Radio Tentara Israel.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967 dan permukiman Yahudi Israel di wilayah itu ilegal berdasarkan hukum internasional. Sekitar 700.000 pemukim tinggal di sana.



“Tidak ada garis hijau, itu adalah garis fiktif yang menciptakan realitas yang terdistorsi dan harus dihapuskan,” tambahnya seperti dilansir dari New Arab, Jumat (4/8/2023).

Garis Hijau mengacu pada garis demarkasi yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949 antara Israel dan tentara Arab setelah peristiwa Nakba. Garis itu berfungsi sebagai perbatasan de-facto Israel sampai perang Timur Tengah 1967 ketika Israel mencaplok lebih banyak wilayah Arab, yang kemudian dikenal sebagai Naksa.

Komentar Eliyahu muncul setelah sejumlah pemukim Israel dilaporkan terluka pada hari Selasa di pemukiman Ma'ale Adumim dekat Yerusalem Timur yang diduduki.

Media Israel mengklaim bahwa seorang pria bersenjata Palestina menembaki orang-orang di sebuah pusat perbelanjaan sebelum ditembak mati oleh polisi.



"Perlakuan Israel seolah-olah ada dua negara di sini adalah sebuah kesalahan. Kita harus menegakkan kedaulatan di Yudea dan Samaria," tulis pejabat garis keras itu di Twitter, menggunakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat.

Beberapa menteri dari pemerintahan garis keras Benjamin Netanyahu telah membuat komentar serupa tentang pencaplokan seluruh Tepi Barat, atau pernyataan menghasut lainnya tentang Palestina.

Para menteri tersebut termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang telah menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa beberapa kali, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tahun lalu mengatakan kota Hawara di Palestina harus dihancurkan.

Meskipun mendapat tekanan dari sekutunya termasuk Amerika Serikat (AS), pemerintah Israel telah berjanji untuk terus membangun dan memperluas pemukiman.