Ada apa di Balik Dukungan Irlandia untuk Palestina?

JAKARTA - Setelah Abraham Aljamal Phelan pindah ke Dublin pada akhir 1980-an, banyak pelanggan di toko kelontongnya, di mana rak-raknya dihiasi dengan buah ara dan zaitun segar, mengetahui berita terbaru dari negara asalnya, Palestina.

Selama pertukaran mereka tentang makanan, budaya, dan sejarah, kisah-kisahnya tentang rumah menemukan telinga yang simpatik.

“Mereka berhubungan dengan apa yang sedang terjadi, untuk apa yang kita alami, mereka berhubungan dengan itu di Irlandia karena sejarah mereka,” katanya seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (31/7/2023).

Dublin mungkin terletak 4.000 km dari Yerusalem di peta, tetapi dalam imajinasi politik Irlandia, Palestina terasa lebih dekat, dengan keduanya dianggap berbagi sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan penindasan.

Parlemen Irlandia pada 2021 dengan suara bulat mengutuk “pencaplokan de facto” Israel atas tanah Palestina di wilayah pendudukan, menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang melakukannya.

Masih pada medio 2021, bendera Irlandia dikibarkan di atas balai kota Ramallah, sebuah video yang menyebar dengan cepat di media sosial, dibagikan oleh banyak orang yang dicintai Aljamal Phelan di Yerusalem.

Segera setelah pecahnya kekerasan Israel-Hamas terburuk dalam beberapa tahun, di mana setidaknya 254 warga Palestina di Gaza dan 12 orang di Israel tewas, itu adalah pemandangan yang disambut baik oleh banyak orang.

“Saya pikir orang-orang Palestina senang, sangat senang melihat seorang teman seperti Irlandia, seseorang yang mendukung mereka,” katanya. “Karena kita dibiarkan mengering oleh seluruh dunia. Semua orang mengabaikan kita,” imbuhnya.

Dari desa Beit Surik di lereng bukit, tepat di utara Yerusalem, keluarganya telah menyaksikan secara langsung bagaimana Israel memperdalam kontrolnya atas wilayah pendudukan.

Kakak laki-lakinya ditembak mati pada usia 17 tahun oleh tentara Israel saat berjalan bersama keluarganya selama perang tahun 1967, dan sebagian besar tanah keluarga telah diambil untuk pemukiman dan sumber airnya dialihkan.

Hari ini tembok perbatasan yang dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Internasional memisahkan keluarganya dari kebun zaitun mereka.

Saudara laki-laki lainnya ditembak oleh pemukim Israel dan keponakannya, yang menderita leukemia, menghadapi penundaan yang melelahkan di pos pemeriksaan tentara untuk mengunjungi rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan.

John Boyne, juru bicara urusan luar negeri untuk oposisi, partai Sinn Fein sayap kiri, yang mengajukan mosi baru-baru ini, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa langkah tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakan Israel dan ekspresi dari ikatan bersama antara penderitaan Irlandia dan Palestina.

Namun pihaknya ingin melangkah lebih jauh.

Sinn Fein mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), serta mengusir duta besar Israel, yang ditentang oleh partai Fianna Fail yang konservatif serta mendapat tentangan dari partai kanan-tengah Fine Gael.

“Waktunya telah habis untuk kata-kata penghukuman. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hukum yang menjalankan sistem apartheid,” katanya.

Pemahaman mendalam tentang apa artinya menjadi orang Palestina

Parlemen Irlandia menarik perhatian internasional pada tahun 2018 ketika meloloskan RUU Wilayah Pendudukan, yang akan melarang semua barang dan jasa yang berasal dari pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Meskipun memiliki dukungan luas di seluruh partai politik dan masyarakat umum, itu ditolak selama negosiasi koalisi antara dua partai konservatif yang memerintah.

Bagi Amir Abualrob, seorang seniman teater, aktor dan aktivis LGBTQ, yang datang ke Irlandia dari kota Jenin di Tepi Barat tiga tahun lalu, identifikasi dengan perjuangan Palestina memiliki akar yang dalam di masyarakat Irlandia.

“Saya melihat bendera ke mana pun saya pergi di negara saya, dan saya sangat bangga berjalan di Irlandia karena saya orang Palestina, di mana di tempat lain akan menjadi sesuatu yang lain,” katanya kepada Al Jazeera.

“(Ada) pemahaman yang sangat besar dan mendalam tentang apa artinya menjadi orang Palestina, dan apa artinya hidup di bawah pendudukan dan penjajahan.”

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gambarannya sangat berbeda.

Kaum republik Irlandia menemukan tujuan yang sama dengan Zionis, mengakui satu sama lain sebagai sesama bangsa yang teraniaya dan terampas.

Sekembalinya dari Rusia dalam perjalanan untuk menyelidiki pogrom mematikan di Kishinev, pemimpin republik Irlandia Michael Davitt menyatakan pada tahun 1906 bahwa dia adalah orang yang yakin akan pengobatan Zionisme.

Beberapa dekade kemudian, selama perjuangan mereka melawan kekuasaan Inggris di Mandat Palestina, paramiliter Zionis dan kelompok bersenjata seperti Irgun dan Lehi mempelajari taktik gerilya yang digunakan selama perang kemerdekaan Irlandia.

Yitzhak Shamir, pemimpin Lehi yang kemudian menjadi perdana menteri Israel, dijuluki Michael, diambil dari nama pemimpin kemerdekaan Irlandia Michael Collins.

Tapi simpati Irlandia mengering ketika Zionis menerima rencana Inggris tahun 1937 untuk membagi Palestina dan mendirikan negara Yahudi.

Di Liga Bangsa-Bangsa, Perdana Menteri Eamonn De Valera mencela pembagian itu sebagai kejam dan tidak adil, pengulangan yang pahit dari pembagian Irlandia sendiri oleh Inggris 15 tahun sebelumnya.

“Opini politik Irlandia melihat evolusi sikapnya terhadap Zionisme melalui prisma Inggris. Jika Zionis dan Inggris berada di pihak yang sama dalam pemisahan maka, 'Kami tidak dapat mendukung Zionis'," kata Rory Miller, profesor pemerintahan di Universitas Georgetown di Qatar.

Masih ada dukungan yang cukup besar untuk Israel di Irlandia pada saat perang tahun 1967, tetapi kesadaran yang berkembang tentang nasib pengungsi Palestina, di samping pekerjaan amal Irlandia, dan kelompok hak-hak sipil di Palestina, mulai mengubah opini publik.

“Aktivisme yang terorganisasi dan termobilisasi atas nama Palestina benar-benar – relatif per kapita – lebih tinggi di Irlandia daripada di Inggris atau Jerman, atau banyak, banyak negara Uni Eropa,” kata Miller.

Perilaku Israel selama Perang Saudara Lebanon, di mana 30.000 tentara Irlandia bertugas sebagai penjaga perdamaian, semakin memperburuk sikap Dublin.

Kematian sejumlah tentara Irlandia di tangan Israel dan pasukan perwakilannya menjadi salah satu alasan Dublin tidak membuka kedutaan Israel hingga tahun 1993.

Irlandia adalah anggota pertama komunitas Eropa yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1980, dengan yang lainnya mengikuti beberapa bulan kemudian, dan menjadi pendukung kuat untuk solusi dua negara, menjadi tuan rumah dan pertemuan dengan Yasser Arafat pada beberapa kesempatan, terkadang untuk kemarahan pemerintah Israel.

Seperti banyak orang Palestina, Aljamal Phelan mengkritik Arafat, tetapi memahami kekuatannya sebagai simbol.

“Ada sambutan yang luar biasa untuknya (di Dublin). Dia diperlakukan sebagai pejuang kemerdekaan,” katanya.

Meskipun Irlandia tidak pernah melanggar kebijakan luar negeri Uni Eropa dan masih secara resmi mendukung solusi dua negara yang ditetapkan dalam Kesepakatan Oslo, para pemimpin dari seluruh spektrum politik Irlandia mengkritik tajam kebijakan pemukiman Israel, pelanggaran hak asasi manusia dan merusak proses perdamaian.

Kritik mereka semakin berkembang karena solusi dua negara tampaknya semakin gagal dan karena UE disibukkan dengan masalah kebijakan luar negeri lainnya.

Hasilnya adalah hubungan diplomatik yang sering retak dengan Israel.

Kementerian luar negerinya menggambarkan mosi pendudukan pada 2021 sebagai "satu sisi", dan pada 2018 mengecam RUU Wilayah Pendudukan sebagai "undang-undang anti-Israel paling ekstrem di Eropa".

Irlandia tidak mungkin menjadi pemain penting di panggung internasional, tetapi Boyne dari Sinn Fein percaya bahwa pemerintah Irlandia dapat menggunakan pengaruhnya di dalam UE dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang saat ini duduk di Dewan Keamanan, untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa aneksasi adalah kenyataan dan bahwa Israel harus menghadapi konsekuensi karena melanggar hak-hak rakyat Palestina.

“Sekarang saatnya untuk UE,” katanya. “Sudah saatnya negara-negara lain di dunia mengambil sikap menentang sistem apartheid yang dilakukan Israel," sambungnya.

“Kami berharap bahwa kami telah menetapkan arah bagi negara lain untuk mengikutinya,” tukasnya.