Ada apa di Balik Dukungan Irlandia untuk Palestina?

Masih ada dukungan yang cukup besar untuk Israel di Irlandia pada saat perang tahun 1967, tetapi kesadaran yang berkembang tentang nasib pengungsi Palestina, di samping pekerjaan amal Irlandia, dan kelompok hak-hak sipil di Palestina, mulai mengubah opini publik.

“Aktivisme yang terorganisasi dan termobilisasi atas nama Palestina benar-benar – relatif per kapita – lebih tinggi di Irlandia daripada di Inggris atau Jerman, atau banyak, banyak negara Uni Eropa,” kata Miller.

Perilaku Israel selama Perang Saudara Lebanon, di mana 30.000 tentara Irlandia bertugas sebagai penjaga perdamaian, semakin memperburuk sikap Dublin.

Kematian sejumlah tentara Irlandia di tangan Israel dan pasukan perwakilannya menjadi salah satu alasan Dublin tidak membuka kedutaan Israel hingga tahun 1993.

Irlandia adalah anggota pertama komunitas Eropa yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1980, dengan yang lainnya mengikuti beberapa bulan kemudian, dan menjadi pendukung kuat untuk solusi dua negara, menjadi tuan rumah dan pertemuan dengan Yasser Arafat pada beberapa kesempatan, terkadang untuk kemarahan pemerintah Israel.

Seperti banyak orang Palestina, Aljamal Phelan mengkritik Arafat, tetapi memahami kekuatannya sebagai simbol.

“Ada sambutan yang luar biasa untuknya (di Dublin). Dia diperlakukan sebagai pejuang kemerdekaan,” katanya.

Meskipun Irlandia tidak pernah melanggar kebijakan luar negeri Uni Eropa dan masih secara resmi mendukung solusi dua negara yang ditetapkan dalam Kesepakatan Oslo, para pemimpin dari seluruh spektrum politik Irlandia mengkritik tajam kebijakan pemukiman Israel, pelanggaran hak asasi manusia dan merusak proses perdamaian.

Kritik mereka semakin berkembang karena solusi dua negara tampaknya semakin gagal dan karena UE disibukkan dengan masalah kebijakan luar negeri lainnya.

Hasilnya adalah hubungan diplomatik yang sering retak dengan Israel.

Kementerian luar negerinya menggambarkan mosi pendudukan pada 2021 sebagai "satu sisi", dan pada 2018 mengecam RUU Wilayah Pendudukan sebagai "undang-undang anti-Israel paling ekstrem di Eropa".

Irlandia tidak mungkin menjadi pemain penting di panggung internasional, tetapi Boyne dari Sinn Fein percaya bahwa pemerintah Irlandia dapat menggunakan pengaruhnya di dalam UE dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang saat ini duduk di Dewan Keamanan, untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa aneksasi adalah kenyataan dan bahwa Israel harus menghadapi konsekuensi karena melanggar hak-hak rakyat Palestina.

“Sekarang saatnya untuk UE,” katanya. “Sudah saatnya negara-negara lain di dunia mengambil sikap menentang sistem apartheid yang dilakukan Israel," sambungnya.

“Kami berharap bahwa kami telah menetapkan arah bagi negara lain untuk mengikutinya,” tukasnya.