Swedia Tidak Memiliki Kemauan Politik untuk Melarang Pembakaran Alquran

STOCKHOLM - Ada kemauan politik yang terbatas di Swedia untuk melarang pembakaran Alquran yang telah mengganggu sebagian besar dunia Muslim dan itu akan rumit untuk dilakukan bahkan jika ada dukungan untuk tindakan semacam itu. Itu diungkapkan para ahli mengenai lemahnya tindakan hukum dan aspek legalitas dalam pelarangan pembakaran Alquran.

Kedutaan Besar Swedia di Baghdad diserbu dan dibakar oleh para pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr untuk mengantisipasi pembakaran kitab suci umat Islam di luar Kedutaan Besar Irak di Stockholm, yang terbaru dari beberapa tindakan serupa di Swedia dalam beberapa tahun terakhir.

Irak kemudian menarik kuasa usahanya di Stockholm dan Swedia mengatakan telah memindahkan sementara staf kedutaan dan operasinya dari Bagdad ke Swedia untuk alasan keamanan.

Undang-undang Swedia, politik saat ini, dan tradisi sosial membuat insiden semacam itu tidak mungkin dihentikan dalam waktu dekat.

Pengadilan Swedia telah memutuskan bahwa polisi tidak dapat menghentikan pembakaran kitab suci. Sementara dua pembakaran Alquran terbaru dapat diuji di pengadilan untuk menghasut kebencian, secara luas diyakini bahwa tindakan tersebut dilindungi oleh undang-undang kebebasan berbicara yang luas dari konstitusi.

Untuk mengubah konstitusi adalah proses panjang yang membutuhkan pemungutan suara di parlemen, kemudian pemilihan umum, dan kemudian pemungutan suara lagi di parlemen.



Meski begitu, pemerintah Perdana Menteri Ulf Kristersson mengatakan pekan lalu akan memeriksa apakah ada alasan untuk mengubah UU Ketertiban Umum untuk memungkinkan polisi menghentikan pembakaran Alquran, di tengah kekhawatiran keamanan nasional.

Isu pembakaran Alquran berpotensi membahayakan aksesi Swedia ke NATO. Presiden Turki Tayyip Erdogan sebelumnya telah memperingatkan bahwa Swedia tidak akan diterima ke dalam aliansi militer jika pembakaran Alquran terjadi di sana.

Turki, bersama Hungaria, sejauh ini telah menahan tawaran Swedia - diluncurkan setelah invasi Rusia ke Ukraina - meskipun Erdogan mengatakan awal bulan ini bahwa ia akan mengirim aplikasi NATO negara Nordik ke parlemen.

Organisasi Kerja Sama Islam yang beranggotakan 57 negara memperkenalkan resolusi yang disahkan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 12 Juli yang menyerukan negara-negara untuk meninjau kembali undang-undang mereka yang mencegah penuntutan "kebencian agama".

Wakil Perdana Menteri Ebba Busch dari Demokrat Kristen mengatakan awal bulan ini Swedia sendiri yang menentukan undang-undangnya dan tidak akan dipengaruhi oleh agama atau undang-undang negara lain.

"Swedia tidak membelakangi Islamisme. Membakar kitab suci itu tercela tapi tidak ilegal," cuitnya pada 7 Juli setelah sebuah Alquran dibakar di luar masjid Stockholm.

Perubahan undang-undang potensial apa pun yang akan membuat tindakan semacam itu ilegal juga sangat tidak mungkin disahkan karena pemerintah minoritas bergantung pada dukungan Demokrat Swedia, partai terbesar kedua di parlemen setelah pemilu tahun lalu, yang anti-imigran dan kritis terhadap Islam.

"Demokrat Swedia belum mempertimbangkan untuk memperkenalkan undang-undang semacam itu di Swedia, kami juga tidak bermaksud untuk mendukung undang-undang semacam itu jika diajukan di parlemen," kata Sekretaris Partai Demokrat Swedia Richard Jomshof kepada Reuters.

Pembakaran Alquran diizinkan di Swedia, Denmark, dan Norwegia, tetapi tidak di negara tetangga Finlandia di mana penodaan kitab suci di depan umum adalah ilegal. Swedia memiliki undang-undang serupa tetapi menghapusnya pada tahun 1970-an.

Swedia memiliki undang-undang yang melarang ujaran kebencian terhadap kelompok etnis, nasional dan agama serta orang-orang atas dasar orientasi seksual. Namun, pembakaran kitab suci sejauh ini tidak memenuhi syarat sebagai ujaran kebencian tetapi dianggap sebagai kritik yang dapat diterima.

Wartawan dan pakar kebebasan berbicara Nils Funcke mengatakan perubahan Undang-Undang Ketertiban Umum seperti yang diperdebatkan oleh pemerintah akan sangat sulit untuk diperkenalkan dan kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berkumpul yang dilindungi undang-undang Swedia.

"Semoga beruntung menulis undang-undang seperti itu. Tidak akan banyak demonstrasi tersisa jika kita mendengarkan ancaman dari organisasi ekstremis di negara-negara seperti Iran atau Irak," katanya kepada Reuters.

"Dan bagaimana Anda bisa melakukan demonstrasi menentang seseorang seperti (Presiden Rusia Vladimir) Putin? Itu pasti akan membahayakan keselamatan Swedia," tambahnya.

Jajak pendapat Gallup tahun 2022 menemukan bahwa Swedia adalah negara di dunia dengan persentase penduduk tertinggi yang menyatakan mereka tidak percaya pada Tuhan. Swedia menghapus undang-undang yang melarang orang mengkritik atau mengejek agama dan keluarga kerajaan pada tahun 1970-an.

"Ini adalah tradisi kami," kata Funcke kepada Reuters. “Argumennya adalah tidak ada alasan bagi agama untuk bebas dari kritik ketika semua bidang masyarakat lainnya dapat didiskusikan dengan bebas,” katanya.