Separuh Negara di Dunia Terjebak dalam Rutinitas Membayar Bunga Utang

WASHINGTON - Sekitar 3,3 miliar orang – hampir setengah dari umat manusia – sekarang tinggal di negara-negara yang menghabiskan lebih banyak uang untuk membayar bunga utang mereka daripada untuk pendidikan atau kesehatan. Itu terungkap dalam laporan baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Separuh dunia kita tenggelam dalam bencana pembangunan, yang dipicu oleh krisis utang yang menghancurkan,” Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada konferensi pers yang meluncurkan laporan pada hari Rabu tentang keadaan utang dunia, dilansir Al Jazeera.

“Pada tahun 2022, utang publik global mencapai rekor USD92 triliun dan negara-negara berkembang memikul jumlah yang tidak proporsional,” kata Sekjen PBB.

Baca Juga: 5 Tantangan Pakistan Jadi Pasien IMF, Nomor 2 Kebijakan yang Mencekik Rakyat Kecil

Karena "krisis utang yang menghancurkan" seperti itu terkonsentrasi sebagian besar di negara-negara berkembang yang miskin, hal itu "tidak dinilai menimbulkan risiko sistemik terhadap sistem keuangan global", kata Guterres.

"Ini fatamorgana," katanya.

Pasar keuangan tampaknya belum menderita – tetapi miliaran orang dan tingkat utang publik “mengejutkan dan melonjak”, tambahnya.

Menurut laporan itu, jumlah negara yang menghadapi tingkat utang tinggi telah meningkat tajam dari 22 negara pada 2011 menjadi 59 negara pada 2022. Dan total 52 negara, hampir 40% dari negara berkembang, berada dalam masalah utang serius, catat Guterres.

“Di Afrika, jumlah yang dihabiskan untuk pembayaran bunga lebih tinggi daripada pengeluaran untuk pendidikan atau kesehatan. Negara-negara berkembang di Asia dan Oseania [tidak termasuk China] mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembayaran bunga daripada untuk kesehatan,” demikian keterangan laporan itu.

“Demikian pula, di Amerika Latin dan Karibia, negara-negara berkembang mencurahkan lebih banyak uang untuk pembayaran bunga daripada untuk investasi. Di seluruh dunia, meningkatnya beban utang menghalangi negara-negara untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Baca Juga: Sepakati Penangguhan Plafon Utang USD31,4 Triliun, Biden Sebut Amerika Terhindar dari Krisis

Guterres mengatakan semakin banyak utang dipegang oleh kreditur swasta yang membebankan suku bunga setinggi langit ke negara-negara berkembang.

Sebagai contoh, dia mengutip negara-negara Afrika yang rata-rata membayar pinjaman empat kali lebih banyak daripada Amerika Serikat dan delapan kali lebih banyak daripada negara-negara Eropa terkaya.

Laporan itu mengatakan utang publik telah mencapai "tingkat kolosal" sebagian besar disebabkan oleh dua faktor: Pertama, kebutuhan keuangan negara melonjak ketika mereka mencoba menangkis dampak krisis yang mengalir termasuk pandemi COVID-19, meningkatnya biaya hidup dan perubahan iklim. ; dan kedua, arsitektur keuangan global “membuat akses pembiayaan negara-negara berkembang tidak memadai dan mahal”.

Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa Dana Moneter Internasional mengatakan 36 negara berada pada "apa yang disebut `debt row' - baik dalam, atau berisiko tinggi mengalami tekanan utang".

“16 lainnya membayar suku bunga yang tidak berkelanjutan kepada kreditur swasta [dan] total 52 negara – hampir 40% negara berkembang – berada dalam masalah utang yang serius.”

Kepala perdagangan PBB Rebeca Grynspan menekankan “besarnya dan kecepatan pertumbuhan utang publik”, menunjuk ke lonjakan lebih dari lima kali lipat sejak tahun 2000, “secara signifikan melampaui pertumbuhan PDB [produk domestik bruto] global yang hanya meningkat tiga kali lipat dalam waktu yang sama. periode".

Secara regional, antara tahun 2010 dan 2022, jumlah utang pemerintah meningkat hampir empat kali lipat di Asia dan Pasifik, tiga kali lipat di Afrika, 2,5 kali lipat di Eropa dan Asia Tengah, serta 1,6 kali lipat di Amerika Latin dan Karibia, Armida Alisjahbana, eksekutif sekretaris Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, kepada wartawan.