Hak Veto PBB: Definisi, 5 Negara Besar Pemilik, dan Deretan Penggunaannya
Rabu, 12 Juli 2023 - 14:38 WIB
loading...
Hak veto hanya dimiliki lima negara besar anggota tetap DK PBB. Hak ini dianggap sebagai alat kekebalan bagi setiap negara pemilik untuk bertindak semaunya. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Hak veto Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima negara besar anggota tetap
Dewan Keamanan (DK) PBB, yang tenar dengan sebutan "The Big Five”.
Lima negara besar itu adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, CHina dan Rusia (sebagai pengganti Uni Soviet).
Hak veto PBB adalah hak istimewa untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi yang diajukan di DK PBB.
Baca Juga: Pengamat: Veto AS Sama dengan Izin Membantai Warga Palestina
Hak ini sudah lama menimbulkan kecemburuan di antara banyak negara anggota PBB karena dianggap sebagai alat kekebalan setiap negara anggota tetap DK PBB untuk bertindak semaunya, terutama terkait invasi militer.
Kelima "The Big Five" pemilik hak veto PBB adalah: Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris Raya.
Pada awalnya, anggota tetap DK PBB hanyalah tiga negara, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris Raya.
Kemudian, setelah berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1949, Uni Soviet memberikan kursi anggota tetapnya kepada China pada tahun 1950. Sejak itu, Republik Rakyat China menjadi salah satu anggota tetap DK PBB.
Perubahan selanjutnya terjadi setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, di mana Rusia menggantikan posisi Uni Soviet sebagai anggota tetap DK PBB atau sebagai pewaris.
Terakhir, Prancis bergabung sebagai anggota tetap DK PBB setelah Perang Dunia II tahun 1945.
1. Amerika Serikat
Pada tahun 2018, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi DK PBB yang menyerukan perlindungan bagi rakyat Palestina di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah Palestina.
Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi tersebut tidak mengimbangi kepentingan Israel dalam konflik tersebut.
2. Rusia
Pada tahun 2014, Rusia menggunakan hak vetonya dalam kasus Krisis Ukraina. Rusia menolak resolusi DK PBB yang mengecam aneksasi Crimea oleh Rusia dan meminta penarikan pasukan Rusia dari wilayah tersebut.
Dengan menggunakan hak veto, Rusia berhasil mencegah adopsi resolusi tersebut.
3. China
China telah menggunakan hak vetonya beberapa kali dalam kasus-kasus yang terkait dengan konflik di Suriah.
Pada tahun 2017, China menggunakan hak veto untuk mencegah adopsi resolusi yang mengecam serangan senjata kimia di Suriah dan menuntut penyelidikan internasional atas serangan tersebut.
4. Prancis
Pada tahun 2011, Prancis menggunakan hak vetonya dalam krisis Libya. Prancis bersama dengan Inggris Raya dan Amerika Serikat mengajukanresolusi yang mengizinkan intervensi militer di Libya untuk melindungi warga sipil.
Namun, Prancis menggunakan hak veto untuk memastikan bahwa resolusi tersebut dapat diadopsi dan mendapat dukungan luas dari DK PBB.
5. Inggris Raya
Inggris Raya menggunakan hak vetonya dalam kasus Israel-Palestina pada tahun 1980.
Inggris Raya menolak resolusi yang mengecam tindakan Israel dalam mengeklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Dengan menggunakan hakveto, Inggris Raya mencegah resolusi tersebut diadopsi oleh DK PBB.
Dewan Keamanan (DK) PBB, yang tenar dengan sebutan "The Big Five”.
Lima negara besar itu adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, CHina dan Rusia (sebagai pengganti Uni Soviet).
Definisi Hak Veto PBB
Hak veto PBB adalah hak istimewa untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi yang diajukan di DK PBB.
Baca Juga: Pengamat: Veto AS Sama dengan Izin Membantai Warga Palestina
Hak ini sudah lama menimbulkan kecemburuan di antara banyak negara anggota PBB karena dianggap sebagai alat kekebalan setiap negara anggota tetap DK PBB untuk bertindak semaunya, terutama terkait invasi militer.
5 Negara Besar Pemilik Hak Veto PBB
Kelima "The Big Five" pemilik hak veto PBB adalah: Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris Raya.
Pada awalnya, anggota tetap DK PBB hanyalah tiga negara, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris Raya.
Kemudian, setelah berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1949, Uni Soviet memberikan kursi anggota tetapnya kepada China pada tahun 1950. Sejak itu, Republik Rakyat China menjadi salah satu anggota tetap DK PBB.
Perubahan selanjutnya terjadi setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, di mana Rusia menggantikan posisi Uni Soviet sebagai anggota tetap DK PBB atau sebagai pewaris.
Terakhir, Prancis bergabung sebagai anggota tetap DK PBB setelah Perang Dunia II tahun 1945.
Deretan Penggunaan Hak Veto PBB
1. Amerika Serikat
Pada tahun 2018, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi DK PBB yang menyerukan perlindungan bagi rakyat Palestina di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah Palestina.
Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi tersebut tidak mengimbangi kepentingan Israel dalam konflik tersebut.
2. Rusia
Pada tahun 2014, Rusia menggunakan hak vetonya dalam kasus Krisis Ukraina. Rusia menolak resolusi DK PBB yang mengecam aneksasi Crimea oleh Rusia dan meminta penarikan pasukan Rusia dari wilayah tersebut.
Dengan menggunakan hak veto, Rusia berhasil mencegah adopsi resolusi tersebut.
3. China
China telah menggunakan hak vetonya beberapa kali dalam kasus-kasus yang terkait dengan konflik di Suriah.
Pada tahun 2017, China menggunakan hak veto untuk mencegah adopsi resolusi yang mengecam serangan senjata kimia di Suriah dan menuntut penyelidikan internasional atas serangan tersebut.
4. Prancis
Pada tahun 2011, Prancis menggunakan hak vetonya dalam krisis Libya. Prancis bersama dengan Inggris Raya dan Amerika Serikat mengajukanresolusi yang mengizinkan intervensi militer di Libya untuk melindungi warga sipil.
Namun, Prancis menggunakan hak veto untuk memastikan bahwa resolusi tersebut dapat diadopsi dan mendapat dukungan luas dari DK PBB.
5. Inggris Raya
Inggris Raya menggunakan hak vetonya dalam kasus Israel-Palestina pada tahun 1980.
Inggris Raya menolak resolusi yang mengecam tindakan Israel dalam mengeklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Dengan menggunakan hakveto, Inggris Raya mencegah resolusi tersebut diadopsi oleh DK PBB.
(mas)
Lihat Juga :
