Negara Baltik Ini Dipimpin Presiden Gay, Pertama di Uni Eropa

RIGA - Parlemen Latvia memilih Edgars Rinkevics sebagai presiden negara Baltik itu berikutnya, setelah petahana Egils Levits memilih untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Rinkevics akan menjadi kepala negara homoseksual pertama dari negara anggota Uni Eropa (UE).

Perdana Menteri Latvia, Krisjanis Karins, mengumumkan bahwa Rinkevics muncul sebagai pemenang setelah tiga putaran pemungutan suara. Dia mendapatkan 52 suara dari 100 anggota Seimas, menurut laporan media di Riga seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (1/6/2023).

Pria berusia 49 tahun itu telah menjadi Menteri Luar Negeri Latvia sejak 2011. Dia mengungkapkan homoseksualitasnya pada 2014, pejabat senior pertama yang melakukannya di negara berpenduduk hampir 1,9 juta itu.

Rinkevics secara teknis adalah kepala negara Eropa kedua yang secara terbuka seorang gay. Perbedaan menjadi yang pertama jatuh pada Paolo Rondelli, yang menjabat sebagai kapten-bupati San Marino – sebuah kerajaan independen di semenanjung Italia – pada tahun 2022. Namun, San Marino bukan anggota UE, sementara Latvia bergabung dengan blok tersebut pada tahun 2004.



Kepala pemerintahan gay pertama yang terpilih secara terbuka di Uni Eropa adalah Perdana Menteri Belgia Elio Di Rupo pada tahun 2011. Xavier Bettel dari Luksemburg, yang terpilih pada tahun 2013, masih menjabat. Begitu juga dengan Leo Varadkar dari Irlandia, yang pertama kali terpilih pada tahun 2017.

Blok tersebut telah mendeklarasikan penegasan identitas LGBT sebagai salah satu “nilai fundamental” mereka, bertentangan dengan anggota seperti Hongaria dan Polandia atas undang-undang yang menjunjung tinggi keluarga tradisional. Menurut Bloomberg, parlemen Latvia belum memberikan suara pada RUU yang akan menyetujui pernikahan sipil antara pasangan sesama jenis.

Bersama dengan tetangganya di Baltik, Estonia dan Lituania, Latvia pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia hingga tahun 1918, dan Uni Soviet pada tahun 1940-1941, dan antara tahun 1945 dan 1991.

Republik Baltik itu bersikeras bahwa periode Soviet dianggap sebagai pendudukan ilegal, dan memuliakan mereka yang bekerja sama dengan Nazi Jerman sebagai patriot, sementara melarang perayaan kemenangan atas Reich Ketiga dan menghancurkan monumen dan kuburan Tentara Merah.