Tentara Sudan Setuju Bantu Evakuasi Warga Asing

KHARTOUM - Tentara Sudan mengatakan setuju untuk membantu mengevakuasi warga negara asing ketika tembakan sporadis dan serangan udara bergema di seluruh Khartoum. Baku tembak masih berlangsung meskipun pihak yang bertikai berjanji untuk menghentikan tembakan selama tiga hari setelah perselisihan selama seminggu yang telah menewaskan ratusan orang.

Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain telah menyiapkan upaya untuk mengevakuasi warganya. Militer mengatakan AS, Inggris, Prancis, dan China akan mengevakuasi diplomat dan warga negara lain dari Khartoum dalam beberapa jam mendatang.

"Kedutaan Arab Saudi telah dievakuasi melalui darat ke Port Sudan dan diterbangkan dari sana dan kedutaan Yordania akan mengikuti dengan cara yang sama," tambah tentara Sudan seperti dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (22/4/2023).

Pernyataan yang mengutip panglima militer Abdel Fatteh al-Burhan datang setelah janji pemimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) saingannya, Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, untuk membuka bandara untuk evakuasi.



Kepala RSF Hemedti mengatakan di Facebook pada Sabtu pagi bahwa dia telah menerima panggilan telepon dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di mana mereka menekankan perlunya mematuhi gencatan senjata lengkap dan memberikan perlindungan bagi pekerja kemanusiaan dan medis.

RSF mengatakan siap untuk membuka sebagian semua bandara untuk memungkinkan evakuasi. Namun, bandara internasional Khartoum terjebak dalam pertempuran dan status bandara lain atau kendali RSF atas mereka tidak jelas.

Runtuhnya Sudan secara tiba-tiba ke dalam peperangan telah menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil, membawa negara yang sudah miskin itu ke ambang bencana kemanusiaan dan mengancam konflik yang lebih luas yang dapat menarik kekuatan luar.

Kekerasan dipicu ketidaksepakatan atas rencana dukungan internasional untuk membentuk pemerintahan sipil baru empat tahun setelah jatuhnya otokrat Omar al-Bashir dan dua tahun setelah kudeta militer.

Kedua belah pihak menuduh yang lain menggagalkan transisi.