Stoltenberg Prediksi Kapan Swedia Bisa Gabung NATO, Sebut Pemilu Turki

BRUSSELS - Jalan Swedia menjadi anggota NATO bisa menjadi lebih jelas setelah pemilu mendatang di Turki. Pemilu itu disebut sebagai ancaman bagi kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap prediksi itu kepada Politico.

“Tujuan saya tetap bahwa setelah pemilu Turki, tetapi sebelum KTT Vilnius, kita juga dapat meratifikasi Swedia,” ujar kepala NATO dalam komentar yang diterbitkan outlet tersebut pada Kamis (30/3/2023), merujuk pada pertemuan tahunan para pemimpin aliansi di Lituania pada Juli.

Swedia melamar bergabung dengan NATO bersama tetangga Skandinavia Finlandia Mei lalu. Namun saat aplikasi Finlandia diratifikasi bulan ini oleh pemerintah Erdogan, tawaran Stockholm mendapat penolakan.



Penundaan tersebut terkait dengan pertikaian yang sedang berlangsung terkait dukungan Swedia terhadap kelompok Kurdi yang oleh Turki ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Tahun lalu, Swedia juga menangguhkan penjualan senjata ke Ankara menyusul peluncuran serangan Turki terhadap militan Kurdi di Suriah utara. Hongaria juga sejauh ini belum memilih meratifikasi keanggotaan NATO untuk Swedia.

Dengan jabatan Erdogan dianggap tergantung pada keseimbangan menjelang pemilu Mei, bagaimanapun, Stoltenberg menyebut ini dapat memberikan peluang menghapus hambatan utama di jalan aplikasi NATO untuk Stockholm.



Stoltenberg memperingatkan, bagaimanapun, dia tidak dapat memberikan "jaminan" atas nama "parlemen nasional yang berdaulat."

Dia menambahkan ratifikasi Finlandia untuk bergabung dengan aliansi tersebut membuktikan “pintu NATO tetap terbuka.”

Jika keanggotaan Swedia di NATO disertifikasi, itu berarti sekitar 96% orang di Uni Eropa akan tinggal di negara NATO, dan bahkan ketika Stockholm tetap terperosok dalam proses aplikasi, Stoltenberg mengklarifikasi kepada Politico bahwa negara Nordik itu “sekarang duduk di meja NATO.”

Jajak pendapat di Turki menunjukkan kepemimpinan Erdogan berada dalam ancaman di tengah ketidakpuasan publik atas tanggapan Partai AK yang berkuasa terhadap gempa bumi Februari, yang menewaskan sekitar 45.000 orang.

Sebanyak 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal, dengan perkiraan 500.000 rumah baru sekarang dibutuhkan untuk menampung mereka, menurut perkiraan PBB.