Negeri Gonjang-ganjing, Presiden Israel Desak Netanyahu Setop Perubahan Peradilan

TEL AVIV - Presiden Israel Isaac Herzog mendesak pemerintah pada Minggu malam (26/3/2023) untuk menghentikan perombakan peradilan yang memecah belah negara itu.

Rencana reformasi yudisial itu telah memicu protes berbulan-bulan di seluruh negeri.

Komentar presiden muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya, Yoav Gallant, yang berbicara menentang reformasi yang diusulkan.

Langkah tersebut menambah bahan bakar pada demonstrasi nasional, yang dihadiri lebih dari 600.000 orang pada Sabtu (25/3/2023), menurut laporan media lokal.



Selama protes terbaru, para demonstran memblokir jalan raya Ayalon di Tel Aviv, sambil menyalakan api unggun dan meneriakkan “demokrasi”. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Bentrokan juga meletus di Yerusalem ketika para aktivis menerobos penghalang dan bentrok lawan polisi di luar kediaman pribadi Netanyahu.

Saat protes semakin intensif, Herzog turun ke Twitter, berbicara kepada Netanyahu dan koalisi pemerintahan. “Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan legislasi,” tulis dia.



Presiden menambahkan protes tersebut mengancam keamanan, ekonomi, dan masyarakat Israel.

Mantan PM Israel Naftali Bennett juga mempertimbangkan, negara itu “dalam bahaya yang lebih besar sejak perang Yom Kippur,” mengacu pada konflik Arab-Israel 1973.

Dia mendesak Netanyahu membatalkan pemecatan menteri pertahanan, membekukan perubahan yudisial, dan memasuki periode diskusi.

Pada Minggu, puluhan universitas Israel mengumumkan pemogokan umum atas pemecatan Gallant. Dalam pernyataan bersama, kepala lembaga tersebut mengatakan kuliah akan ditangguhkan mulai Senin pagi "dengan latar belakang kelanjutan proses legislatif yang merusak pndasi demokrasi Israel dan membahayakan kelanjutan keberadaannya."

Protes besar-besaran telah terjadi di seluruh Israel sejak Januari, dipicu rencana kabinet Netanyahu membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk menetapkan vonis yang melawan legislatif dan eksekutif pemerintah, sambil memberikan koalisi pemerintahan suara mayoritas pada komite yang menunjuk hakim.

Awal bulan ini, koalisi Netanyahu mempermudah reformasi yang diusulkan, mengurangi jumlah perwakilan pemerintah di komite kehakiman.

Langkah itu dilakukan setelah panggilan telepon antara perdana menteri Israel dan Presiden AS Joe Biden, yang menyatakan keprihatinan atas rencana perombakan peradilan, menurut seorang pejabat senior AS.