Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS: Surat Perintah ICC Tangkap Putin Tidak Sah
loading...
Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton menentang keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mendakwa Presiden Rusia Vladimir Putin.
Bolton menyebut pengadilan itu "pada dasarnya tidak sah."
“Saya percaya dan telah bertahun-tahun (bahwa) Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” tegas Bolton kepada Sky News pada Senin (20/3/2023).
Dia menambahkan, “Surat perintah penangkapan ICC untuk Putin adalah bukan sesuatu yang Amerika Serikat harus bekerja sama.”
“Itu institusi yang sangat berbahaya. Ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional untuk menahannya,” papar dia.
Kamar pra-sidang Pengadilan mengeluarkan surat perintah pada Jumat untuk penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova untuk "deportasi tidak sah" anak-anak dari "daerah pendudukan Ukraina."
Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia mengevakuasi warga sipil dari daerah yang ditembaki oleh militer Ukraina. Daerah itu sebagian besar di wilayah Donbass yang mayoritas berbahasa Rusia.
Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin surat perintah penangkapan itu "dibenarkan", tetapi mengakui ICC itu "juga tidak diakui oleh kami".
Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, AS mempertahankan “Undang-Undang Invasi Den Haag” yang memberikan izin militernya menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan.
Sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS di era Presiden George W Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002.
Sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, dia mengancam sanksi terhadap siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.
Meski Bolton telah mempertahankan selama dua dekade bahwa ICC adalah "serangan langsung terhadap konsep kedaulatan nasional," dia berpendapat pada Senin bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.
“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” ujar dia bertanya pada Kay Burley dari Sky.
Sebaliknya, dia menyarankan agar Ukraina atau pemerintah hipotetis pro-Barat di Moskow harus mengadili presiden Rusia.
Bolton adalah pendukung seumur hidup untuk menggunakan kekuatan keras AS melawan negara lain, dan sepanjang karir politiknya telah menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia.
Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah "membantu merencanakan kudeta" di seluruh dunia.
Kremlin "tidak terpengaruh" oleh tuduhan terhadap Putin, menurut juru bicara Dmitry Peskov, Senin (20/3/2023).
Peskov sebelumnya menyebut dakwaan itu "batal demi hukum dari sudut pandang hukum."
Bolton menyebut pengadilan itu "pada dasarnya tidak sah."
“Saya percaya dan telah bertahun-tahun (bahwa) Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” tegas Bolton kepada Sky News pada Senin (20/3/2023).
Dia menambahkan, “Surat perintah penangkapan ICC untuk Putin adalah bukan sesuatu yang Amerika Serikat harus bekerja sama.”
“Itu institusi yang sangat berbahaya. Ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional untuk menahannya,” papar dia.
Kamar pra-sidang Pengadilan mengeluarkan surat perintah pada Jumat untuk penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova untuk "deportasi tidak sah" anak-anak dari "daerah pendudukan Ukraina."
Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia mengevakuasi warga sipil dari daerah yang ditembaki oleh militer Ukraina. Daerah itu sebagian besar di wilayah Donbass yang mayoritas berbahasa Rusia.
Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin surat perintah penangkapan itu "dibenarkan", tetapi mengakui ICC itu "juga tidak diakui oleh kami".
Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, AS mempertahankan “Undang-Undang Invasi Den Haag” yang memberikan izin militernya menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan.
Sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS di era Presiden George W Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002.
Sebagai penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, dia mengancam sanksi terhadap siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.
Meski Bolton telah mempertahankan selama dua dekade bahwa ICC adalah "serangan langsung terhadap konsep kedaulatan nasional," dia berpendapat pada Senin bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.
“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” ujar dia bertanya pada Kay Burley dari Sky.
Sebaliknya, dia menyarankan agar Ukraina atau pemerintah hipotetis pro-Barat di Moskow harus mengadili presiden Rusia.
Bolton adalah pendukung seumur hidup untuk menggunakan kekuatan keras AS melawan negara lain, dan sepanjang karir politiknya telah menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia.
Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah "membantu merencanakan kudeta" di seluruh dunia.
Kremlin "tidak terpengaruh" oleh tuduhan terhadap Putin, menurut juru bicara Dmitry Peskov, Senin (20/3/2023).
Peskov sebelumnya menyebut dakwaan itu "batal demi hukum dari sudut pandang hukum."
(sya)
Explore More