PM Kamboja Peringatkan Penangkapan Putin Dapat Memicu Perang Nuklir

PHNOM PENH - Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen memperingatkan penerbitan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat menyebabkan perang nuklir .

Selain itu, langkah ICC tersebut juga menciptakan implikasi lain secara global.

Menurut PM Hun Sen, surat perintah itu hanya menabur perpecahan lebih lanjut di dunia, berpotensi membahayakan upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berkecamuk selama lebih dari setahun.

“Surat perintah ICC untuk menangkap Putin ini akan mempersulit upaya untuk menemukan solusi damai untuk konflik antara Ukraina dan Rusia, terutama sebelum kunjungan Presiden [China] Xi Jinping ke Moskow di mana dia diharapkan menjadi penengah untuk perdamaian,” katanya dalam sebuah pernyataan.



"Surat perintah itu juga menimbulkan ancaman bagi upaya internasional di bidang lain, yaitu menangani masalah global seperti perubahan iklim dan penyakit,” paparnya.

Menurutnya, langkah ICC telah secara tajam meningkatkan risiko peristiwa yang mengarah pada konfrontasi nuklir di Eropa.

“Akankah Putin setuju untuk ditangkap tanpa konfrontasi? Jika ICC mencoba menangkapnya, apakah pihak berwenang Rusia akan membiarkan ini terjadi dengan mudah?” katanya, seperti dikutip Russia Today, Senin (20/3/2023).

Dia mencatat bahwa sementara ICC saat ini memiliki 123 negara anggota, sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, India, dan China tidak mengakuinya.

ICC juga tidak memiliki wewenang untuk menangkap seorang tersangka tanpa kerja sama dengan pemerintah nasional terkait.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Lvova-Belova, pada hari Jumat pekan lalu.



ICC menuduh bahwa keduanya terlibat dalam deportasi tidak sah anak-anak dari wilayah pendudukan di Ukraina ke wilayah Federasi Rusia, yang secara hukum internasional bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Moskow menyebut tuduhan itu tidak dapat diterima, di mana juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa surat perintah itu batal dan tidak berlaku dari sudut pandang hukum karena yurisdiksi pengadilan itu tidak diakui di Rusia.

Tak terima, Komite Investigasi Rusia membalas dengan membuka kasus pidana terhadap jaksa dan hakim ICC, menggambarkan keputusan pengadilan itu ilegal karena tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban pidana.