AS Tuduh China Berusaha Sembunyikan Kekejaman Korea Utara

WASHINGTON - Amerika Serikat pada Jumat (17/3/2023), menuduh China berusaha menyembunyikan kekejaman Korea Utara dari dunia dengan memblokir siaran web pertemuan informal anggota Dewan Keamanan PBB atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pyongyang.

"Beberapa anggota dewan terlalu bersedia untuk melindungi rezim dari pertanggungjawaban," Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pada pertemuan tersebut dengan referensi terselubung ke China dan Rusia.



China dan Rusia berpendapat bahwa Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, seharusnya tidak membahas masalah hak asasi manusia. Mereka mengatakan, pertemuan semacam itu harus dibatasi pada badan-badan PBB lainnya, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Majelis Umum PBB.

Diplomat China Xing Jisheng mengatakan, pertemuan itu, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dan Albania, "sama sekali tidak konstruktif."

"Alih-alih meredakan ketegangan, itu justru dapat meningkatkan konflik dan karena itu merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Menggunakan WebTV PBB untuk siaran langsung adalah pemborosan sumber daya PBB," katanya, seperti dikutip dari Reuters.



Semua 15 anggota dewan harus setuju untuk mengizinkan diskusi informal semacam itu disiarkan di web oleh PBB, dan para diplomat mengatakan bahwa jarang ada siaran yang diblokir. Terlepas dari langkah China, pertemuan pada hari Jumat masih dihadiri publik dan media.

Thomas-Greenfield mengatakan program rudal nuklir dan balistik Korea Utara "terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia rezim."

“Pengejaran senjata pemusnah massal selalu mengalahkan hak asasi manusia dan kebutuhan kemanusiaan rakyatnya,” katanya. "(Pemimpin Korea Utara) Kim Jong Un telah memilih amunisi daripada nutrisi, rudal di atas umat manusia," lanjutnya.



Korea Utara tidak ikut serta dalam pertemuan itu. Misinya untuk PBB tidak menanggapi permintaan komentar. Pyongyang menolak tuduhan pelanggaran HAM dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Korea Utara. Negara itu berada di bawah sanksi PBB atas program rudal balistik dan nuklirnya sejak 2006.

"Kekhawatiran munafik pura-pura dari Barat tentang hak asasi manusia di Korea Utara tidak membodohi siapa pun," kata diplomat Rusia, Stepan Kuzmenkov dalam pertemuan itu.

"Semua orang tahu betul bahwa AS menggunakan hak asasi manusia untuk menyelesaikan masalah dengan pemerintah yang tidak mereka sukai," tandasnya.