Negara Ini Mungkin Segera Putus Hubungan Diplomasi dengan Taiwan
Rabu, 15 Maret 2023 - 13:08 WIB
loading...
Presiden Honduras Xiomara Castro. Foto/REUTERS
A
A
A
TEGUCIGALPA - Presiden Honduras Xiomara Castro mengumumkan negaranya akan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan China.
Honduras merupakan salah satu dari hanya 14 negara berdaulat yang mempertahankan hubungan formal dengan Taiwan.
Castro mentweet pada Selasa (14/3/2023) bahwa dia menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Eduardo Reina "untuk mengelola pembukaan hubungan resmi dengan Republik Rakyat China untuk bergabung dengan seluruh dunia dalam memperluas perbatasan dengan kebebasan."
Jika negara Amerika Tengah itu melanjutkan rencana tersebut, kemungkinan besar harus memutuskan hubungannya dengan Taiwan karena Beijing menolak mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakui Taiwan. Beijing menganggap pengakuan terhadap Taiwan melanggar kebijakan “satu-China”.
Baca juga: China Peringatkan Jalan Berbahaya setelah Kesepakatan AUKUS
“Taipei belum mengomentari pengumuman itu secara terbuka, tetapi sumber di dalam departemen luar negerinya mengatakan para pejabat dalam proses memastikan situasinya," menurut Kantor Berita Pusat CNA.
Honduras dapat bergabung dalam daftar lebih dari seratus negara yang telah mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Republik Rakyat China selama beberapa dekade.
Nikaragua mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada 2021, mengikuti Kepulauan Solomon pada 2019.
Baca juga: Langkah China Damaikan Arab Saudi dan Iran Ubah Timur Tengah, AS Terpukul
Adapun Republik Dominika dan El Salvador memutuskan hubungan dengan Taiwan pada 2018. Panama memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan pada 2017.
Saat ini, hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, termasuk Guatemala, Paraguay, Belize, Haiti, Saint Vincent dan Grenadines, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, dan Tahta Suci.
Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah berjanji bersatu kembali secara damai dengan pulau itu, sambil mempertahankan hak untuk menggunakan kekuatan militer jika perlu.
Honduras merupakan salah satu dari hanya 14 negara berdaulat yang mempertahankan hubungan formal dengan Taiwan.
Castro mentweet pada Selasa (14/3/2023) bahwa dia menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Eduardo Reina "untuk mengelola pembukaan hubungan resmi dengan Republik Rakyat China untuk bergabung dengan seluruh dunia dalam memperluas perbatasan dengan kebebasan."
Jika negara Amerika Tengah itu melanjutkan rencana tersebut, kemungkinan besar harus memutuskan hubungannya dengan Taiwan karena Beijing menolak mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakui Taiwan. Beijing menganggap pengakuan terhadap Taiwan melanggar kebijakan “satu-China”.
Baca juga: China Peringatkan Jalan Berbahaya setelah Kesepakatan AUKUS
“Taipei belum mengomentari pengumuman itu secara terbuka, tetapi sumber di dalam departemen luar negerinya mengatakan para pejabat dalam proses memastikan situasinya," menurut Kantor Berita Pusat CNA.
Honduras dapat bergabung dalam daftar lebih dari seratus negara yang telah mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Republik Rakyat China selama beberapa dekade.
Nikaragua mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada 2021, mengikuti Kepulauan Solomon pada 2019.
Baca juga: Langkah China Damaikan Arab Saudi dan Iran Ubah Timur Tengah, AS Terpukul
Adapun Republik Dominika dan El Salvador memutuskan hubungan dengan Taiwan pada 2018. Panama memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan pada 2017.
Saat ini, hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, termasuk Guatemala, Paraguay, Belize, Haiti, Saint Vincent dan Grenadines, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, dan Tahta Suci.
Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah berjanji bersatu kembali secara damai dengan pulau itu, sambil mempertahankan hak untuk menggunakan kekuatan militer jika perlu.
(sya)
Lihat Juga :
