Pandemi Corona Picu Konflik Sosial di Beberapa Negara
Jum'at, 17 Juli 2020 - 10:15 WIB
loading...
A
A
A
Pernyataan Michal bukan tanpa alasan. Angka pengangguran di Israel meningkat hingga 21% sejak Israel memberlakukan lockdown pada Maret. Paket bantuan yang dijanjikan pemerintah tidak terealisasi secara baik sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan pebisnis Israel yang terancam mengalami kebangkrutan.
Dengan adanya gelombang baru Covid-19, PM Israel Benjamin Netanyahu kembali memberlakukan serangkaian peraturan lockdown hingga sejumlah bisnis kembali terdampak. Ketika dana bantuan USD29 miliar masih mandek, Netanyahu kembali berjanji memberikan dana bantuan lain untuk menyelamatkan ekonomi nasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa dari seluruh spektrum politik turut berdemo. Mereka meminta dana bantuan dipercepat dan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga menilai staf pemerintah terlalu banyak, tidak efektif, dan menghamburkan anggaran.
"Masyarakat merasa putus asa karena tidak ada respons apa pun dari pemerintah. Mereka kini marah besar dan mendesak pemerintah untuk segera menunaikan tanggung jawab dan janjinya," kata Roee Cohen, Presiden Israel Chamber of Independent Organizations and Businesses.
Para pemimpin oposisi di Mali juga mendesak Presiden Ibrahim Boubacar Keita untuk mengundurkan diri. Kondisi di Mali kini memanas. Sedikitnya delapan orang tewas dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada akhir pekan lalu. Bentrokan itu tidak terlepas dari keputusan Keita memecat pejabat senior Kejaksaan Agung setelah membalikkan hasil pemilu. (Lihat videonya: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)
Para pemimpin koalisi oposisi menilai keputusan Keita gegabah dan didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan rakyat. Juru bicara M5-RFP, Nouhoum Togo, mengatakan pihaknya tidak mungkin menerima omong kosong tersebut.
"Kami meminta beliau mengundurkan diri," kata Togo. Konservatif Imam Mahmoud Dicko, pemimpin koalisi baru oposisi, juga mengatakan tidak mungkin menerima usulan Keita. Dia mengatakan Mali perlu melakukan reformasi. (Muh Shamil)
Dengan adanya gelombang baru Covid-19, PM Israel Benjamin Netanyahu kembali memberlakukan serangkaian peraturan lockdown hingga sejumlah bisnis kembali terdampak. Ketika dana bantuan USD29 miliar masih mandek, Netanyahu kembali berjanji memberikan dana bantuan lain untuk menyelamatkan ekonomi nasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa dari seluruh spektrum politik turut berdemo. Mereka meminta dana bantuan dipercepat dan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga menilai staf pemerintah terlalu banyak, tidak efektif, dan menghamburkan anggaran.
"Masyarakat merasa putus asa karena tidak ada respons apa pun dari pemerintah. Mereka kini marah besar dan mendesak pemerintah untuk segera menunaikan tanggung jawab dan janjinya," kata Roee Cohen, Presiden Israel Chamber of Independent Organizations and Businesses.
Para pemimpin oposisi di Mali juga mendesak Presiden Ibrahim Boubacar Keita untuk mengundurkan diri. Kondisi di Mali kini memanas. Sedikitnya delapan orang tewas dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada akhir pekan lalu. Bentrokan itu tidak terlepas dari keputusan Keita memecat pejabat senior Kejaksaan Agung setelah membalikkan hasil pemilu. (Lihat videonya: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)
Para pemimpin koalisi oposisi menilai keputusan Keita gegabah dan didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan rakyat. Juru bicara M5-RFP, Nouhoum Togo, mengatakan pihaknya tidak mungkin menerima omong kosong tersebut.
"Kami meminta beliau mengundurkan diri," kata Togo. Konservatif Imam Mahmoud Dicko, pemimpin koalisi baru oposisi, juga mengatakan tidak mungkin menerima usulan Keita. Dia mengatakan Mali perlu melakukan reformasi. (Muh Shamil)
(ysw)
Lihat Juga :
