Bukan China, Ini 6 Negara yang Dukung Tentara Rusia Bercokol di Ukraina

NEW YORK CITY - Majelis Umum PBB memberikan dukungan luar biasa dengan mengadopsi resolusi yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina . Namun ada 6 negara yang tetap mendukung tentara Moskow bercokol di Ukraina dan China bukan termasuk di antaranya.

Majelis Umum PBB menggelar sesu darurat pada Kamis atau kurang dari sehari sebelum peringatan setahun invasi Rusia ke Ukraina--yang oleh Moskow disebut "operasi militer khusus".

Selama sesi darurat, 141 negara menyetujui resolusi yang menyerukan Rusia untuk segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina.

Resolusi tersebut juga menekankan perlunya segera membangun perdamaian antara kedua negara.



Di antara anggota PBB yang mendukung resolusi, ada beberapa sekutu terkuat Ukraina yang telah memberikan dukungan militer sejak dimulainya invasi Rusia, termasuk Amerika Serikat, yang membantu menyusun resolusi tersebut.

Negara-negara lain yang memberikan suara mendukung resolusi termasuk Inggris, Jerman, Kanada dan Polandia, yang semuanya menempati peringkat lima besar negara yang telah memberikan bantuan ke Ukraina, menurut Kiel Institute for the World Economy.

Sebanyak 32 negara memilih untuk abstain dari pemungutan suara pada hari Kamis, termasuk China dan India, yang, seperti dilaporkan New York Times, telah memberikan dukungan ekonomi atau diplomatik yang penting kepada Rusia sehubungan dengan sanksi Barat.

Tujuh anggota tambahan memberikan suara menentang perintah penarikan Moskow, termasuk Federasi Rusia sendiri. Enam negara pendukung Moskow lainnya adalah Belarusia, Korea Utara, Eritrea, Suriah, Mali dan Nikaragua.

Foto/Twitter @UN_News_Centre

Indonesia menjadi bagian dari 141 negara yang menyetujui resolusi PBB.

Seperti yang dilaporkan New York Times sebelum pemungutan suara Majelis Umum PBB pada hari Kamis, beberapa negara yang telah memilih untuk tetap netral dalam perang Rusia-Ukraina melihat konflik tersebut sebagai masalah Eropa atau Barat.



Negara-negara lain yang mungkin awalnya mengutuk invasi tersebut telah meningkatkan ekspor mereka ke Rusia, seperti Turki, yang telah melipatgandakan transportasi kargonya sejak perang dimulai.

Pada hari Kamis, Turki kembali memilih untuk mengutuk Rusia.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebelumnya mengatakan bahwa AS telah memperingatkan beberapa mitra ekonomi dekat Rusia, seperti China, bahwa akan ada "konsekuensi serius" jika mendukung invasi ke Ukraina.

Menurut sebuah pernyataan dari Blinken, China berusaha menampilkan dirinya sebagai negara yang berjuang untuk perdamaian di Ukraina sambil juga memberikan bantuan tidak mematikan yang dan mendukung upaya perang Rusia.

Ian Hurd, direktur Weinberg College Center for International and Area Studies di Northwestern University, mengatakan kepada Newsweek,: "Sementara banyak anggota PBB terkejut dengan invasi Rusia, banyak juga yang memiliki kekhawatiran lain dan menentang Rusia mungkin tidak berada di posisi yang tepat dalam daftar prioritas mereka."

"Majelis Umum tidak dapat mengambil tindakan tegas karena para pendiri PBB tidak ingin memiliki kekuatan apapun—pemungutan suara hari ini adalah kecaman simbolis yang kuat oleh sebagian besar negara atas invasi Rusia, dan militerisme [Presiden Vladimir] Putin," kata Hurd, yang dilansir Jumat (24/2/2023).

"Itu adalah pernyataan kuat yang menandakan oposisi luas yang dibuat Putin untuk dirinya sendiri."

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan setelah pemungutan suara hari Kamis bahwa mengadopsi resolusi untuk kembali mengutuk tindakan Rusia adalah "bersejarah".

"Kami menunjukkan di mana kami berdiri," kata Thomas-Greenfield.

"141 negara memilih perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina," ujarnya.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pemungutan suara pada hari Kamis merupakan demonstrasi dukungan yang luar biasa untuk Ukraina.

“Setahun setelah konflik ini, komunitas internasional tetap teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai bersama kita, termasuk termasuk prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah yang menjadi dasar Piagam PBB, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional, termasuk perang agresi Rusia," kata Sullivan.