NATO Desak Rusia Tidak Tangguhkan Perjanjian Nuklir New START

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO , Jens Stoltenberg, menyesali keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian kontrol senjata nuklir bilateral New START dengan Amerika Serikat (AS). Ia pun mendesak Moskow untuk mempertimbangkannya kembali.

Selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell yang diadakan tak lama setelah Presiden Vladimir Putin menyampaikan peringatan ke Barat atas Ukraina, Stoltenberg mengatakan Rusia adalah agresor.

"Presiden Putin yang memulai perang penaklukan kekaisaran ini. Seperti yang dijelaskan Putin hari ini, dia sedang mempersiapkan lebih banyak perang. Putin tidak boleh menang. Itu akan berbahaya bagi keamanan kita sendiri dan seluruh dunia," kata Stoltenberg.



“Saya menyesali keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam program New Start,” ia menambahkan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/2/2023).

Diwartakan sebelumnya, Presiden Vladimir Putin mengumumkan Moskow menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian nuklir terakhir yang tersisa antara Rusia dan AS. Selama pidato penting di Parlemen Rusia, dia mencatat Moskow tidak akan keluar dari Perjanjian START Baru, tetapi untuk sementara menarik diri.

Menjelaskan keputusan tersebut, Putin mencatat perjanjian tersebut awalnya dibuat dalam keadaan yang sangat berbeda, ketika Rusia dan AS tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh.



Sekarang, bagaimanapun, menurut Putin, AS tidak hanya mengeluarkan ultimatum ke Rusia, tetapi NATO sendiri pada dasarnya telah mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari perjanjian itu juga.

Perjanjian New START awalnya ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden AS Barack Obama dan Dmitry Medvedev saat itu, dan bertujuan mengurangi setengah dari jumlah peluncur rudal nuklir strategis yang dikerahkan di seluruh dunia.

Di bawah perjanjian itu, kedua negara seharusnya mengizinkan pihak lain melakukan inspeksi dalam jumlah terbatas per tahun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Kecuali diperpanjang, perjanjian itu akan berakhir pada 2026.