Smotrich dan Ben-Gvir Desak Netanyahu Serahkan Otoritas Tepi Barat
Minggu, 19 Februari 2023 - 05:30 WIB
loading...
Itamar ben Gvir dan Bezalel Smotrich menghadiri sidang pleno di Knesset, parlemen Israel di Yerusalem, 28 Desember 2022. Foto/REUTERS/Ammar Awad
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu segera menyerahkan otoritas atas Tepi Barat kepada yang dijanjikan.
Media Israel melaporkan hal itu pada Jumat (17/2/2023). Menurut media Israel, masalah ini telah menyebabkan ketegangan di dalam koalisi, yang meningkat dengan penghancuran kebun zaitun di utara kota Ramallah di Tepi Barat pada Rabu.
“Smotrich yang memimpin Partai Zionis Religius dan Ben-Gvir pemimpin Otzma Yehudit, meminta Netanyahu menghormati perjanjian koalisi,” papar laporan The Jerusalem Post.
Haaretz melaporkan evakuasi kebun zaitun, "Meningkat dalam beberapa menit menjadi pertarungan internal pemerintah atas kebijakan dan otoritas."
Baca juga: Israel Dilaporkan Beli Pulau dari Bahrain dalam Langkah Normalisasi Terbaru
Surat kabar Israel yang terkenal menyatakan ini "mencerminkan status goyah dari koalisi baru", juga mengutip masalah pemeriksaan yudisial.
Smotrich menulis tweet, "Pencabutan pohon zaitun di Lembah Shiloh (utara Ramallah) adalah ketidakadilan yang menangis ke langit dan dapat serta seharusnya dicegah ... Kami menuntut dan menerima dalam perjanjian koalisi tanggung jawab atas Administrasi Sipil dan kehidupan sipil di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) tepatnya untuk mengakhiri penganiayaan diskriminatif terhadap para pemukim."
Sementara itu, The Times of Israel melaporkan, "Pengalihan kekuasaan dari badan Kementerian Pertahanan yang sensitif yang bertanggung jawab mengesahkan pembangunan permukiman dan penghancuran bangunan ilegal Israel dan Palestina di Area C yang dikendalikan IDF di Tepi Barat belum terjadi, di tengah signifikansi tekanan balik dari lembaga keamanan dan pemerintahan Biden."
Baca juga: Putin: Gas Alam Terus Jadi Sumber Daya Utama Global pada Tahun-tahun Mendatang
Times of Israel juga melaporkan para pengkritik yang berpendapat, "Menyerahkan kendali otoritas Tepi Barat kepada kantor sipil yang dipimpin oleh menteri keuangan akan sama dengan aneksasi de facto."
Smotrich, menurut The Jerusalem Post, menekankan, "Jika (Yoav) Gallant memiliki masalah dengan (menyerahkan kekuasaan kepadanya) itu, dia dipersilakan untuk berhenti. Saya yakin banyak orang di Likud akan dengan senang hati menggantikannya di Kementerian Pertahanan."
Mengenai masalah ini, pemimpin oposisi Yair Lapid menulis tweet, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada dua menteri di Kementerian Pertahanan, satu mendukung dan satu menentang? Ini bukan pemerintahan; ini adalah prasekolah tanpa guru prasekolah."
Mantan pejabat Likud Gideon Sa'ar juga menulis tweet, "Perdana menteri menjangkau saya dan meminta bantuan saya. Saya mengatakan kepadanya, 'Bibi, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Tapi saya tidak tahu apakah akan membantu tangan kanan atau kiri Anda.'"
Media Israel melaporkan hal itu pada Jumat (17/2/2023). Menurut media Israel, masalah ini telah menyebabkan ketegangan di dalam koalisi, yang meningkat dengan penghancuran kebun zaitun di utara kota Ramallah di Tepi Barat pada Rabu.
“Smotrich yang memimpin Partai Zionis Religius dan Ben-Gvir pemimpin Otzma Yehudit, meminta Netanyahu menghormati perjanjian koalisi,” papar laporan The Jerusalem Post.
Haaretz melaporkan evakuasi kebun zaitun, "Meningkat dalam beberapa menit menjadi pertarungan internal pemerintah atas kebijakan dan otoritas."
Baca juga: Israel Dilaporkan Beli Pulau dari Bahrain dalam Langkah Normalisasi Terbaru
Surat kabar Israel yang terkenal menyatakan ini "mencerminkan status goyah dari koalisi baru", juga mengutip masalah pemeriksaan yudisial.
Smotrich menulis tweet, "Pencabutan pohon zaitun di Lembah Shiloh (utara Ramallah) adalah ketidakadilan yang menangis ke langit dan dapat serta seharusnya dicegah ... Kami menuntut dan menerima dalam perjanjian koalisi tanggung jawab atas Administrasi Sipil dan kehidupan sipil di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) tepatnya untuk mengakhiri penganiayaan diskriminatif terhadap para pemukim."
Sementara itu, The Times of Israel melaporkan, "Pengalihan kekuasaan dari badan Kementerian Pertahanan yang sensitif yang bertanggung jawab mengesahkan pembangunan permukiman dan penghancuran bangunan ilegal Israel dan Palestina di Area C yang dikendalikan IDF di Tepi Barat belum terjadi, di tengah signifikansi tekanan balik dari lembaga keamanan dan pemerintahan Biden."
Baca juga: Putin: Gas Alam Terus Jadi Sumber Daya Utama Global pada Tahun-tahun Mendatang
Times of Israel juga melaporkan para pengkritik yang berpendapat, "Menyerahkan kendali otoritas Tepi Barat kepada kantor sipil yang dipimpin oleh menteri keuangan akan sama dengan aneksasi de facto."
Smotrich, menurut The Jerusalem Post, menekankan, "Jika (Yoav) Gallant memiliki masalah dengan (menyerahkan kekuasaan kepadanya) itu, dia dipersilakan untuk berhenti. Saya yakin banyak orang di Likud akan dengan senang hati menggantikannya di Kementerian Pertahanan."
Mengenai masalah ini, pemimpin oposisi Yair Lapid menulis tweet, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada dua menteri di Kementerian Pertahanan, satu mendukung dan satu menentang? Ini bukan pemerintahan; ini adalah prasekolah tanpa guru prasekolah."
Mantan pejabat Likud Gideon Sa'ar juga menulis tweet, "Perdana menteri menjangkau saya dan meminta bantuan saya. Saya mengatakan kepadanya, 'Bibi, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Tapi saya tidak tahu apakah akan membantu tangan kanan atau kiri Anda.'"
(sya)
Lihat Juga :
