Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jokowi kepada Negara Besar: Jangan Jadikan ASEAN sebagai Proxy
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan bersama para Menlu ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN di Istana Merdeka, Jumat (3/2/2023). Foto/MPI/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberitahu negara-negara besar agar tidak menggunakan Asia Tenggara sebagai "wakil" untuk persaingan mereka di awal pertemuan selama dua hari menteri-menteri luar negeri ASEAN di Jakarta pada Jumat (3/2/2023). Ia juga juga menyerukan persatuan dan kemajuan dalam krisis Myanmar.
Indonesia saat ini menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023 dan akhir tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para pemimpin ASEAN, yang biasanya juga diikuti oleh China dan Amerika Serikat (AS).
Perselisihan atas Laut China Selatan telah membenturkan beberapa anggota ASEAN dengan Beijing dan meningkatkan simpati atas penentangan AS terhadap kekuatan China yang semakin meningkat, tetapi yang lain telah menunjukkan dukungan pada isu-isu yang sejalan dengan negara adidaya Asia tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan kepada para menteri ASEAN dalam pembicaraan sebelum pertemuan hari Jumat bahwa ASEAN tidak boleh menjadi perwakilan dari pihak mana pun, mengulangi seruan yang dia buat pada pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Kamboja tahun lalu, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip dari France 24.
Masalah lain yang mendominasi pembicaraan adalah krisis di Myanmar yang dikuasai militer, yang telah bergolak sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.
Junta Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi telah dilarang menghadiri KTT tingkat atas karena kurangnya kemajuan dalam rencana blok tersebut untuk mencapai perdamaian antara militer dan gerakan anti-kudeta Myanmar.
Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe - ditunjuk minggu ini - tidak hadir pada pembicaraan, di mana ASEAN menolak untuk mengundang anggota junta dan hanya meminta "perwakilan non-politik" - tawaran yang ditolak oleh Naypyidaw.
Ada sedikit gerakan pada "konsensus lima poin" yang disepakati antara ASEAN dan junta pada April 2021 yang menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan pemberontak.
"Presiden Joko Widodo menekankan bahwa lima poin konsensus para pemimpin ASEAN harus menjadi kesepakatan utama untuk membantu penyelesaian masalah di Myanmar," kata Retno.
Indonesia saat ini menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023 dan akhir tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para pemimpin ASEAN, yang biasanya juga diikuti oleh China dan Amerika Serikat (AS).
Perselisihan atas Laut China Selatan telah membenturkan beberapa anggota ASEAN dengan Beijing dan meningkatkan simpati atas penentangan AS terhadap kekuatan China yang semakin meningkat, tetapi yang lain telah menunjukkan dukungan pada isu-isu yang sejalan dengan negara adidaya Asia tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan kepada para menteri ASEAN dalam pembicaraan sebelum pertemuan hari Jumat bahwa ASEAN tidak boleh menjadi perwakilan dari pihak mana pun, mengulangi seruan yang dia buat pada pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Kamboja tahun lalu, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip dari France 24.
Masalah lain yang mendominasi pembicaraan adalah krisis di Myanmar yang dikuasai militer, yang telah bergolak sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.
Junta Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi telah dilarang menghadiri KTT tingkat atas karena kurangnya kemajuan dalam rencana blok tersebut untuk mencapai perdamaian antara militer dan gerakan anti-kudeta Myanmar.
Menteri Luar Negeri Myanmar Than Swe - ditunjuk minggu ini - tidak hadir pada pembicaraan, di mana ASEAN menolak untuk mengundang anggota junta dan hanya meminta "perwakilan non-politik" - tawaran yang ditolak oleh Naypyidaw.
Ada sedikit gerakan pada "konsensus lima poin" yang disepakati antara ASEAN dan junta pada April 2021 yang menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan pemberontak.
"Presiden Joko Widodo menekankan bahwa lima poin konsensus para pemimpin ASEAN harus menjadi kesepakatan utama untuk membantu penyelesaian masalah di Myanmar," kata Retno.
(ian)
Explore More