Kata AS, Pembakaran Al-Qur'an di Swedia Menjijikkan dan Keji

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pembakaran Al-Qur'an oleh politisi sayap kanan di Stockholm, Swedia, adalah tindakan menjijikkan dan keji.

Washington curiga tindakan itu sebagai sabotase terhadap persatuan di aliansi NATO, di mana Turki kembali mencela upaya Swedia menjadi anggota baru aliansi tersebut.

Politisi anti-Islam Swedia-Denmark, Rasmus Paludan, pada Sabtu pekan lalu membakar kitab suci umat Islam di depan Kedutaan Turki di Stockholm tepat ketika Turki menahan upaya Swedia untuk menjadi anggota baru aliansi transatlantik pimpinan AS.



"Membakar kitab-kitab suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan.

“Ini menjijikkan,” katanya lagi. "Menjijikkan dan keji," imbuh dia, seperti dikutip AFP, Selasa (24/1/2023).

Price mengatakan pembakaran itu adalah ulah seorang provokator. "Yang mungkin sengaja berusaha membuat jarak antara dua mitra dekat kami--Turki dan Swedia," ujarnya.

"Dia mungkin sengaja berusaha untuk memengaruhi diskusi yang sedang berlangsung mengenai aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO," papar Price.

Price membela sikap Swedia, dengan mengatakan bahwa negara itu menjunjung "kebebasan berserikat" dan bahwa "suatu tindakan dapat melanggar hukum dan pada saat yang sama mengerikan".

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang memiliki akar politik Islam, menyuarakan kemarahan atas insiden tersebut termasuk pemberian izin oleh otoritas Swedia untuk demonstrasi yang keterlaluan tersebut.



Erdogan mengatakan bahwa Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Turki untuk upayanya bergabung dengan NATO setelah insiden itu.

Dia sebelumnya menuntut agar Stockholm mengambil tindakan terhadap militan Kurdi yang dianggap Turki sebagai teroris.

Swedia dan Finlandia pada tahun lalu mendaftar untuk menjadi anggota baru aliansi NATO setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Di bawah aturan aliansi, keanggotaan baru bisa sah jika semua anggota NATO menyetujuinya.

Hanya Turki dan Hongaria yang belum memberikan lampu hijau, di mana Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban berjanji bahwa Parlemen akan memberikannya bulan depan.