Kenapa China Tidak Mengakui Taiwan sebagai Negara? Ini Alasannya
Rabu, 03 Agustus 2022 - 21:10 WIB
Kenapa China Tidak Mengakui Taiwan sebagai Negara? Ini Alasannya. FOTO/Reuters
BEIJING - Belakangan, hubungan China dengan Taiwan kembali memanas. Penyebabnya adalah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taiwan.
Dalam hal ini, Beijing menduga bahwa kedatangan Pelosi merupakan bentuk dukungan AS atas keinginan Taiwan untuk merdeka dari China. Seperti yang diketahui, hubungan antara kedua negara ini memang tidak harmonis sejak dulu.
Sebagian orang mungkin kerap mempertanyakan, mengapa China tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara? Jawabannya adalah karena China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Dikutip dari laman Council Foreign Relations, perseteruan antara kedua negara ini telah berlangsung cukup lama.
Taiwan secara resmi dikenal sebagai Republik China (ROC). Pada 1949, kubu nasionalis dibawah bendera Kuomintang kalah perang saudara oleh Partai Komunis yang dipimpin Mao Zedong.
Setelahnya, para pendukung kubu nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Namun, di sana Chiang Kai-shek justru mendeklarasikan pemerintahannya sendiri.
Dalam hal ini, tentu saja China menolak pengakuan tersebut. Negeri Tirai Bambu menganggap Taipei sebagai provinsi pemberontak dan bersumpah akan menyatukan Taiwan kembali ke wilayahnya.
Ketegangan telah meningkat kembali sejak terpilihnya presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada 2016. Tsai menolak kebijakan pendahulunya Ma Ying-jeou yang memperbaiki hubungannya dengan China.
Beijing menegaskan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian darinya. Mereka mengklaim bahwa Formosa terikat oleh Konsensus 1992 yang disepakati perwakilan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai Kuomintang (KMT) yang kemudian memerintah Taiwan.
Konsensus 1992 menyatakan bahwa kedua wilayah tersebut milik satu China dan akan bekerja sama untuk mengupayakan reunifikasi nasional. Awalnya, Partai Kuomintang mendukung konsensus tersebut. Hanya saja, setelah Partai Progresif Demokratik (DPP) berkuasa, Taiwan melalui Presiden Tsai menolak konsensus 1992.
Pada perkembangannya, China terus menekan Taiwan dengan berbagai cara selain konflik bersenjata. Menurut survei National Chengchi University, kebanyakan orang Taiwan justru mendukung status quo. Sejumlah kecil mendukung kemerdekaan segera, dan lebih sedikit orang yang mendukung penyatuan kembali China dan Taiwan.
Sebagian besar menolak usulan model ‘Satu Negara, Dua Sistem’. Sebuah model yang dibentuk saat Beijing menindak kebebasan Hongkong.
Referensi:
-https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden
-https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
Dalam hal ini, Beijing menduga bahwa kedatangan Pelosi merupakan bentuk dukungan AS atas keinginan Taiwan untuk merdeka dari China. Seperti yang diketahui, hubungan antara kedua negara ini memang tidak harmonis sejak dulu.
Sebagian orang mungkin kerap mempertanyakan, mengapa China tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara? Jawabannya adalah karena China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Dikutip dari laman Council Foreign Relations, perseteruan antara kedua negara ini telah berlangsung cukup lama.
Taiwan secara resmi dikenal sebagai Republik China (ROC). Pada 1949, kubu nasionalis dibawah bendera Kuomintang kalah perang saudara oleh Partai Komunis yang dipimpin Mao Zedong.
Setelahnya, para pendukung kubu nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Namun, di sana Chiang Kai-shek justru mendeklarasikan pemerintahannya sendiri.
Dalam hal ini, tentu saja China menolak pengakuan tersebut. Negeri Tirai Bambu menganggap Taipei sebagai provinsi pemberontak dan bersumpah akan menyatukan Taiwan kembali ke wilayahnya.
Ketegangan telah meningkat kembali sejak terpilihnya presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada 2016. Tsai menolak kebijakan pendahulunya Ma Ying-jeou yang memperbaiki hubungannya dengan China.
Beijing menegaskan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian darinya. Mereka mengklaim bahwa Formosa terikat oleh Konsensus 1992 yang disepakati perwakilan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai Kuomintang (KMT) yang kemudian memerintah Taiwan.
Konsensus 1992 menyatakan bahwa kedua wilayah tersebut milik satu China dan akan bekerja sama untuk mengupayakan reunifikasi nasional. Awalnya, Partai Kuomintang mendukung konsensus tersebut. Hanya saja, setelah Partai Progresif Demokratik (DPP) berkuasa, Taiwan melalui Presiden Tsai menolak konsensus 1992.
Pada perkembangannya, China terus menekan Taiwan dengan berbagai cara selain konflik bersenjata. Menurut survei National Chengchi University, kebanyakan orang Taiwan justru mendukung status quo. Sejumlah kecil mendukung kemerdekaan segera, dan lebih sedikit orang yang mendukung penyatuan kembali China dan Taiwan.
Sebagian besar menolak usulan model ‘Satu Negara, Dua Sistem’. Sebuah model yang dibentuk saat Beijing menindak kebebasan Hongkong.
Referensi:
-https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden
-https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
(esn)
tulis komentar anda