PBB: 83 Warga Sipil Tewas Setiap Hari Selama 11 Tahun Perang Saudara di Suriah

DAMASKUS - Sejak Maret 2011, tercatat 306.887 warga sipil tewas dalam perang di Suriah . Jumlah itu sekitar 1,5 persen dari populasi Suriah sebelum perang, kata kantor hak asasi manusia PBB.

Korban tewas terbaru, berdasarkan delapan sumber informasi dan mencakup 10 tahun pertama konflik hingga Maret 2021, berjumlah rata-rata 83 kematian setiap hari. Dari jumlah itu, 18 di antaranya adalah anak-anak.



“Tingkat korban sipil dalam 10 tahun terakhir mewakili 1,5 persen dari total populasi Republik Arab Suriah pada awal konflik,” sebut laporan kantor hak asasi manusia PBB, seperti dikutip dari Arab News, Selasa (28/6/2022).

“Ini meningkatkan keprihatinan serius atas kegagalan pihak-pihak dalam konflik untuk menghormati kemanusiaan internasional dan norma hukum tentang perlindungan warga sipil,” lanjut laporan itu.



Masih menurut laporan tersebut, jumlah itu dianggap mewakili "hanya sebagian dari semua kematian", karena itu hanya mencakup mereka yang meninggal sebagai akibat langsung dari perang dan bukan kematian tidak langsung karena kurangnya perawatan kesehatan atau akses ke makanan atau air.

Jumlah tersebut juga tidak termasuk kematian non-sipil. Kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet mengatakan analisis terbarunya akan memberikan "rasa yang lebih jelas tentang tingkat keparahan dan skala konflik."



Dalam laporan terpisah, PBB menyatakan, lebih dari 100 orang, termasuk banyak wanita, telah dibunuh di kamp Al-Hol di timur laut Suriah dalam 18 bulan terakhir. “Kamp itu semakin tidak aman dan anak-anak di sana hidup tanpa masa depan,” kata Imran Riza, koordinator residen PBB di Suriah.

Al-Hol dimaksudkan sebagai fasilitas penahanan sementara, tetapi masih menampung sekitar 56.000 orang, sebagian besar warga Suriah dan Irak, beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan Daesh. Sisanya adalah warga negara lain, termasuk anak-anak dan kerabat pejuang Daesh lainnya.

“Ini tempat yang sangat keras,” kata Riza. “Ada banyak kekerasan berbasis gender, ada banyak area terlarang,” lanjutnya.