Pemerintahan Baru Filipina Menentang Kehadiran China di Perairan Sengketa

MANILA - Pemerintahan Presiden Filipina terpilih, Ferdinand Marcos Jr. akan terus menentang kehadiran Beijing di bagian Laut China Selatan di Filipina. Sikap ini muncul setelah lebih dari 100 kapal China terlihat di perairan sengketa itu.

Filipina telah mengajukan ratusan protes diplomatik terhadap aktivitas China di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir, setelah pengadilan internasional di Den Haag menolak klaim besar-besaran Beijing atas wilayah tersebut pada 2016.



“Kami akan terus mengajukan protes diplomatik. Tidak masalah kami mengajukan 10.000 di antaranya, karena jika tidak, itu berarti kami menyetujui situasi di lapangan,” kata Clarita Carlos, yang dinominasikan sebagai Penasihat Keamanan Nasional Marcos Jr, dalam konferensi pers, Jumat (10/6/2022), seperti dikutip dari Arab News.



Laut China Selatan adalah jalur air yang strategis dan kaya sumber daya yang diklaim oleh China hampir secara keseluruhan. Tetapi negara-negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, juga memiliki klaim yang tumpang tindih.

Marcos Jr. akan menambah ratusan protes diplomatik yang diajukan terhadap Beijing di Laut China Selatan selama beberapa tahun terakhir. Marcos Jr, yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden bulan lalu, akan mengambil alih jabatan tertinggi negara itu dari Presiden Rodrigo Duterte yang akan lengser pada 30 Juni.



Komentar Carlos mengikuti keluhan resmi yang diluncurkan oleh Departemen Luar Negeri Filipina tentang

“kehadiran kapal penangkap ikan dan maritim China yang tidak sah”. Kehadiran kapal-kapal itu tidak hanya ilegal, tetapi juga merupakan sumber ketidakstabilan di kawasan ini.

Kantor luar negeri mengungkapkan pada hari Kamis, bahwa pihak berwenang Filipina melihat pada bulan April lebih dari 100 kapal China beroperasi secara ilegal di bagian dari zona ekonomi eksklusif negara itu di sekitar Karang Whitsun yang berbentuk boomerang.

“Filipina meminta China untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, berhenti dan berhenti menunjukkan perilaku ilegal dan tidak bertanggung jawab, menghindari meningkatnya ketegangan di laut dan segera menarik semua kapalnya dari zona maritim Filipina,” kata Departemen Luar Negeri Filipina.