Dituduh Minta Rp5,4 Miliar untuk Bebaskan Tanker Asing, AL Indonesia: Itu Dilarang!
Kamis, 09 Juni 2022 - 09:13 WIB
Diminta untuk mengomentari apakah para oknum perwira Angkatan Laut RI telah meminta USD375.000 untuk membebaskan kapal Nord Joy, juru bicara Angkatan Laut Republik Indonesia Julius Widjojono mengatakan: “Ini sangat dilarang!”
Dia tidak menanggapi permintaan untuk rincian lebih lanjut.
Dia membenarkan bahwa personel Angkatan Laut telah menahan kapal Nord Joy karena dicurigai berlabuh di perairan Indonesia tanpa izin, melanggar hak lintas laut Indonesia dan berlayar tanpa bendera nasional.
"Informasi awal (kasus) masih dalam proses penyidikan awal di Pangkalan Angkatan Laut Batam," katanya.
Menurut Widjojono, berdasarkan hukum Indonesia, berlabuh tanpa izin terancam hukuman maksimum satu tahun penjara untuk kapten kapal dan denda Rp200 juta.
Angkatan Laut Republik Indonesia mengatakan pada bulan November bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penahanan untuk berlabuh tanpa izin, menyimpang dari rute berlayar atau berhenti di tengah jalan untuk waktu yang tidak wajar.
Menurut Angkatan Laut, kapal-kapal itu dilepaskan karena tidak cukup bukti atau kasus-kasus tersebut diproses melalui pengadilan Indonesia dan tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada Angkatan Laut atau stafnya.
Dia tidak menanggapi permintaan untuk rincian lebih lanjut.
Dia membenarkan bahwa personel Angkatan Laut telah menahan kapal Nord Joy karena dicurigai berlabuh di perairan Indonesia tanpa izin, melanggar hak lintas laut Indonesia dan berlayar tanpa bendera nasional.
"Informasi awal (kasus) masih dalam proses penyidikan awal di Pangkalan Angkatan Laut Batam," katanya.
Menurut Widjojono, berdasarkan hukum Indonesia, berlabuh tanpa izin terancam hukuman maksimum satu tahun penjara untuk kapten kapal dan denda Rp200 juta.
Angkatan Laut Republik Indonesia mengatakan pada bulan November bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penahanan untuk berlabuh tanpa izin, menyimpang dari rute berlayar atau berhenti di tengah jalan untuk waktu yang tidak wajar.
Menurut Angkatan Laut, kapal-kapal itu dilepaskan karena tidak cukup bukti atau kasus-kasus tersebut diproses melalui pengadilan Indonesia dan tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada Angkatan Laut atau stafnya.
Lihat Juga :