Biden Hidupkan Lagi UU Senjata era Perang Dunia II untuk Ukraina
Selasa, 10 Mei 2022 - 07:45 WIB
Presiden AS Joe Biden memegang tangan Wakil Presiden Kamala Harris saat Senator Ben Cardin dan anggota DPR Victoria Spartz menunggu Biden menandatangani UU Lend-Lease Act of 2022 di Gedung Putih, Washington, 9 Mei 2022. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (9/5/2022) menandatangani Lend-Lease Act of 2022 menjadi undang-undang (UU).
Undang-undang tersebut, yang sebelumnya digunakan untuk mempersenjatai Sekutu dalam Perang Dunia II, akan mempercepat pengiriman senjata AS ke Ukraina. Kehadiran UU itu disambut hangat di Kiev.
Berbicara ketika dia menandatangani undang-undang di Gedung Putih, Biden bersumpah untuk terus mempersenjatai Ukraina “dalam perjuangan mereka untuk membela negara dan demokrasi mereka.”
Dia menambahkan, “Biaya pertarungan tidak murah tetapi menyerah pada agresi bahkan lebih mahal.”
Undang-undang tersebut, yang disahkan Kongres bulan lalu dengan 417-10 suara di DPR dan tidak ada perbedaan pendapat di Senat, menangguhkan pembatasan jumlah senjata dan perlengkapan militer lainnya yang dapat dikirim Biden ke Ukraina atau "negara-negara Eropa Timur lainnya".
Meskipun demikian, UU itu menetapkan bahwa Ukraina selanjutnya harus membayar apa pun yang diterimanya.
Undang-undang tersebut, yang sebelumnya digunakan untuk mempersenjatai Sekutu dalam Perang Dunia II, akan mempercepat pengiriman senjata AS ke Ukraina. Kehadiran UU itu disambut hangat di Kiev.
Berbicara ketika dia menandatangani undang-undang di Gedung Putih, Biden bersumpah untuk terus mempersenjatai Ukraina “dalam perjuangan mereka untuk membela negara dan demokrasi mereka.”
Dia menambahkan, “Biaya pertarungan tidak murah tetapi menyerah pada agresi bahkan lebih mahal.”
Undang-undang tersebut, yang disahkan Kongres bulan lalu dengan 417-10 suara di DPR dan tidak ada perbedaan pendapat di Senat, menangguhkan pembatasan jumlah senjata dan perlengkapan militer lainnya yang dapat dikirim Biden ke Ukraina atau "negara-negara Eropa Timur lainnya".
Meskipun demikian, UU itu menetapkan bahwa Ukraina selanjutnya harus membayar apa pun yang diterimanya.
tulis komentar anda