Polandia Umumkan Latihan Militer Besar-besaran, Warga Diminta Maklum

Pengumuman itu muncul ketika Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) Sergey Naryshkin menuduh Warsawa bersiap menduduki bagian barat Ukraina, yang dianggap Polandia sebagai "milik secara historis" di dalamnya.

“Potensi penyatuan kembali Polandia dengan Ukraina barat akan dilakukan dengan kedok pengerahan misi penjaga perdamaian ke negara itu dengan dalih melindungi Kiev dari agresi Rusia," tuduh Naryshkin.

“Warsawa saat ini sedang merundingkan rincian operasi dengan pemerintah AS,” ungkap Naryshkin.

Dia menambahkan operasi itu akan dieksekusi tanpa mandat NATO. “Polandia juga mencari negara lain untuk menjadi sukarelawan dan mengambil bagian dalam serangan itu, tetapi sejauh ini gagal mendapatkan sekutu untuk usahanya,” papar dia.

Selain itu, intelijen Polandia dikatakan sedang mencari politisi Ukraina yang "dapat diandalkan" untuk membentuk penyeimbang pro-Warsawa untuk nasionalis Ukraina.

Polandia dengan tegas membantah berusaha mencaplok bagian barat Ukraina, menolak tuduhan Naryshkin sebagai "operasi informasi melawan Polandia dan AS" yang dimaksudkan untuk menabur "ketidakpercayaan" antara Warsawa dan Kiev.

“Kebohongan tentang dugaan rencana Polandia menyerang Ukraina barat telah diulang selama beberapa tahun. Kampanye ini secara khusus diintensifkan setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina,” ujar Stanislaw Zaryn, juru bicara Koordinator Badan Khusus Kementerian Polandia.

Polandia telah menjadi salah satu pendukung utama Kiev di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Polandia menjadi pusat utama pengiriman persenjataan Barat untuk militer Ukraina. Negara itu juga memasok peralatan militer era Soviet ke Kiev dari persediaannya sendiri.

Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.