Perang Ukraina, Indonesia Jadi Medan Tarik-menarik Konflik Rusia vs AS Cs
Kamis, 24 Maret 2022 - 13:58 WIB
JAKARTA - Perang Rusia di Ukraina telah genap sebulan pada Kamis (24/3/2022). Dalam situasi tersebut, Indonesia telah menjadi medan tarik-menarik konflik antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya karena negara ini menjadi tuan rumah KTT G-20 November mendatang.
AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi kerasnya terhadap Moskow sejak invasi dimulai. Penjatuhan sanksi itu, membuat konflik meluas tak hanya antara Rusia dengan Ukraina tapi juga antara Moskow dengan Washington dan sekutunya.
“Indonesia pun menjadi medan tarik-menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G-20 bulan Nopember mendatang,” kata Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional di Universitas Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3/2022).
“AS dan sekutunya minta kepada Indonesia sebagai Presiden G-20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia,” ujarnya.
Australia sudah mengancam tidak akan hadir dalam KTT G-20 bila Rusia hadir.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengonfirmasi kehadiran Presiden Vladimir Putin dalam KTT G-20 di Indonesia, November mendatang.
“Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri harus segera bertindak untuk suksesnya KTT G-20 dan memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara hadir,” kata Hikmahanto.
Menuruntya, ada tiga langkah yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Pertama, kementerian tersebut harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara Rusia dengan AS dan sekutunya.
“Kementerian Luar Negeri bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia. Sementara perwakilan Indonesia di Rusia melakukan hal yang sama,” kata Hikmahanto.
Menurutnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan kepada Rusia.
Langkah kedua, Menlu Retno atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia.
“Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden [Joko Widodo] untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia,” imbuh Hikmahanto.
AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi kerasnya terhadap Moskow sejak invasi dimulai. Penjatuhan sanksi itu, membuat konflik meluas tak hanya antara Rusia dengan Ukraina tapi juga antara Moskow dengan Washington dan sekutunya.
“Indonesia pun menjadi medan tarik-menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G-20 bulan Nopember mendatang,” kata Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional di Universitas Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3/2022).
“AS dan sekutunya minta kepada Indonesia sebagai Presiden G-20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia,” ujarnya.
Australia sudah mengancam tidak akan hadir dalam KTT G-20 bila Rusia hadir.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengonfirmasi kehadiran Presiden Vladimir Putin dalam KTT G-20 di Indonesia, November mendatang.
“Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri harus segera bertindak untuk suksesnya KTT G-20 dan memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara hadir,” kata Hikmahanto.
Menuruntya, ada tiga langkah yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Pertama, kementerian tersebut harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara Rusia dengan AS dan sekutunya.
“Kementerian Luar Negeri bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia. Sementara perwakilan Indonesia di Rusia melakukan hal yang sama,” kata Hikmahanto.
Menurutnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan kepada Rusia.
Langkah kedua, Menlu Retno atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia.
“Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu dapat meminta Presiden [Joko Widodo] untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia,” imbuh Hikmahanto.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda