RI Dorong OKI Bersatu Tolak Aneksasi Wilayah Palestina oleh Israel
Kamis, 11 Juni 2020 - 03:03 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi. Foto/Kemlu RI
JAKARTA - Indonesia menegaskan menolak pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan hal itu saat konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara de-facto maupun formal merupakan hal yang tidak dapat diterima," tegas Menlu Retno dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI yang berlangsung secara daring, pada 10 Juni 2020.
Konferensi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI membahas situasi terkini di Palestina, khususnya rencana Israel menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.
Dalam KTM-LB ini, Menlu Retno secara khusus menekankan bahwa rencana aneksasi di tengah pandemi COVID-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina, menghancurkan prospek perdamaian, dan mengancam stabilitas kawasan.
Di hadapan para menteri luar negeri OKI, Retno mengajak negara anggota OKI untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut melalui tiga cara.
Pertama, apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.
Kedua, negara-negara OKI secara kolektif menggalang dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM.
Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibeldan sesuai parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai “solusi dua negara" (two-state solution), dimana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
Sebelum pelaksanaan KTM-LB ini, Indonesia juga telah menggalang dukungan internasional untuk Palestina, di antaranya melalui surat Menteri Luar Negeri RI kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Indonesia menolak rencana aneksasi oleh Israel. (Baca Juga: Bos Serikat Polisi New York: Setop Perlakukan Kami Seperti Penjahat!)
Seluruh negara peserta KTM-LB ini sepakat untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. (Baca Juga: Rusia-China Siap Pasang Badan untuk Iran dari Sanksi PBB)
“Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara de-facto maupun formal merupakan hal yang tidak dapat diterima," tegas Menlu Retno dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI yang berlangsung secara daring, pada 10 Juni 2020.
Konferensi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI membahas situasi terkini di Palestina, khususnya rencana Israel menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.
Dalam KTM-LB ini, Menlu Retno secara khusus menekankan bahwa rencana aneksasi di tengah pandemi COVID-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina, menghancurkan prospek perdamaian, dan mengancam stabilitas kawasan.
Di hadapan para menteri luar negeri OKI, Retno mengajak negara anggota OKI untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut melalui tiga cara.
Pertama, apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.
Kedua, negara-negara OKI secara kolektif menggalang dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM.
Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibeldan sesuai parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai “solusi dua negara" (two-state solution), dimana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
Sebelum pelaksanaan KTM-LB ini, Indonesia juga telah menggalang dukungan internasional untuk Palestina, di antaranya melalui surat Menteri Luar Negeri RI kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Indonesia menolak rencana aneksasi oleh Israel. (Baca Juga: Bos Serikat Polisi New York: Setop Perlakukan Kami Seperti Penjahat!)
Seluruh negara peserta KTM-LB ini sepakat untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. (Baca Juga: Rusia-China Siap Pasang Badan untuk Iran dari Sanksi PBB)
(sya)
tulis komentar anda