Israel Sarankan AS Buka Konsulat untuk Palestina di Tepi Barat, Bukan Yerusalem
Minggu, 07 November 2021 - 12:30 WIB
Berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina, pemerintahan Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat, meskipun belum memberikan tanggal.
"Posisi saya, dan itu disampaikan kepada Amerika adalah bahwa tidak ada tempat bagi konsulat AS yang melayani Palestina di Yerusalem. Kami menyuarakan pendapat kami secara konsisten, diam-diam, tanpa drama," kata Perdana Menteri Naftali Bennett, Minggu (7/11/2021).
Baca: 200 Anggota Parlemen AS Tolak Keras Pembukaan Kembali Konsulat di Yerusalem Timur
Menteri Luar Negeri Yair Lapid, berbicara di sebelah Bennett, mengusulkan pembukaan kembali konsulat di kursi de-facto pemerintah Palestina di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki. "Jika mereka (Amerika Serikat) ingin membuka konsulat di Ramallah, kami tidak masalah dengan itu," katanya.
Sementara Di Ramallah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak komentar Lapid. "Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS," kata Nabil Abu Rudeineh kepada Reuters.
"Posisi saya, dan itu disampaikan kepada Amerika adalah bahwa tidak ada tempat bagi konsulat AS yang melayani Palestina di Yerusalem. Kami menyuarakan pendapat kami secara konsisten, diam-diam, tanpa drama," kata Perdana Menteri Naftali Bennett, Minggu (7/11/2021).
Baca: 200 Anggota Parlemen AS Tolak Keras Pembukaan Kembali Konsulat di Yerusalem Timur
Menteri Luar Negeri Yair Lapid, berbicara di sebelah Bennett, mengusulkan pembukaan kembali konsulat di kursi de-facto pemerintah Palestina di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki. "Jika mereka (Amerika Serikat) ingin membuka konsulat di Ramallah, kami tidak masalah dengan itu," katanya.
Sementara Di Ramallah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak komentar Lapid. "Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS," kata Nabil Abu Rudeineh kepada Reuters.
Lihat Juga :