AS Tak Setuju Israel Nyatakan 6 LSM Palestina sebagai Organisasi Teroris
Minggu, 24 Oktober 2021 - 16:31 WIB
Ilustrasi
WASHINGTON - Kementerian Kehakiman dan Pertahanan Israel menyatakan bahwa beberapa LSM Palestina terkemuka adalah bagian dari organisasi teroris Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Kementerian itu mengklasifikasikan Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) dan Union of Palestine Women's Committees (UPWC), sebagai cabang dari PFLP.
Namun, Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu abadi Israel ternyata tak setuju dengan langkah yang diambil Israel itu. Departemen Luar Negeri AS mengkritik dalam peringatan paling eksplisit dari pemerintahan Biden sejak pemerintah baru Israel dibentuk pada bulan Juni.
“Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Minggu (24/10/2021).
“AS akan menghubungi mitra Israel kami untuk informasi lebih lanjut mengenai dasar penunjukan ini,” lanjutnya. Price juga mencatat bahwa pemerintah Israel tidak memberikan peringatan sebelumnya kepada AS bahwa organisasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam.
Tapi, sumber senior kementerian pertahanan Israel mengatakan, bahwa para pejabat AS telah diberi peringatan sebelumnya tentang niat Israel untuk membuat pengumuman mengenai klasifikasi 6 LSM Palestina sebagai cabang PFLP dan bahwa Washington diberi informasi intelijen tentang masalah.
Sumber tersebut mengatakan bahwa 6 LSM itu beroperasi "sebagai jaringan terorganisir" yang dipimpin oleh PFLP dan telah terlibat dalam eksekusi serangan teror.
Shin Bet menyelidiki 6 LSM itu antara Maret hingga Mei tahun ini dan menemukan fakta bahwa mereka mengumpulkan dan mencuci uang, serta memalsukan dokumen untuk membantu PFLP, merekrut aktivis untuk bergabung dengan kelompok dan menyaksikan beberapa pertemuan anggota kelompok senior, termasuk individu yang dihukum karena kejahatan. terorisme, di kantor-kantor milik enam LSM.
“Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Front Populer ini terhubung satu sama lain dan merupakan urat nadi organisasi, secara ekonomi dan organisasional,” kata sumber itu. Dalam siaran pers hari Jumat, Kementerian Pertahanan menuduh bahwa LSM melayani kepemimpinan PFLP dan mengejar kepentingannya dalam skala global.
Kementerian itu mengklasifikasikan Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) dan Union of Palestine Women's Committees (UPWC), sebagai cabang dari PFLP.
Namun, Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu abadi Israel ternyata tak setuju dengan langkah yang diambil Israel itu. Departemen Luar Negeri AS mengkritik dalam peringatan paling eksplisit dari pemerintahan Biden sejak pemerintah baru Israel dibentuk pada bulan Juni.
“Kami percaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan masyarakat sipil yang kuat sangat penting untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Minggu (24/10/2021).
“AS akan menghubungi mitra Israel kami untuk informasi lebih lanjut mengenai dasar penunjukan ini,” lanjutnya. Price juga mencatat bahwa pemerintah Israel tidak memberikan peringatan sebelumnya kepada AS bahwa organisasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam.
Tapi, sumber senior kementerian pertahanan Israel mengatakan, bahwa para pejabat AS telah diberi peringatan sebelumnya tentang niat Israel untuk membuat pengumuman mengenai klasifikasi 6 LSM Palestina sebagai cabang PFLP dan bahwa Washington diberi informasi intelijen tentang masalah.
Sumber tersebut mengatakan bahwa 6 LSM itu beroperasi "sebagai jaringan terorganisir" yang dipimpin oleh PFLP dan telah terlibat dalam eksekusi serangan teror.
Shin Bet menyelidiki 6 LSM itu antara Maret hingga Mei tahun ini dan menemukan fakta bahwa mereka mengumpulkan dan mencuci uang, serta memalsukan dokumen untuk membantu PFLP, merekrut aktivis untuk bergabung dengan kelompok dan menyaksikan beberapa pertemuan anggota kelompok senior, termasuk individu yang dihukum karena kejahatan. terorisme, di kantor-kantor milik enam LSM.
“Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Front Populer ini terhubung satu sama lain dan merupakan urat nadi organisasi, secara ekonomi dan organisasional,” kata sumber itu. Dalam siaran pers hari Jumat, Kementerian Pertahanan menuduh bahwa LSM melayani kepemimpinan PFLP dan mengejar kepentingannya dalam skala global.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda