Melunak, Filipina Cabut Ancaman Akhiri Pakta Militer dengan AS

MANILA - Pemerintah Filipina menangguhkan pemutusan perjanjian militer degan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya disebut Presiden Rodrigo Duterte tidak adil.

Menteri Luar Negeri Filipina, Teodora Locsin, mengatakan ia telah memberi tahu Washington tentang penangguhan itu dalam sebuah nota diplomatik.

"Keputusan itu dibuat mengingat perkembangan politik dan lainnya di kawasan ini," kata Locsin dalam catatan diplomatik, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut seperti dikutip dari New York Times, Rabu (3/6/2020).



Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar AS di Manila mengatakan Amerika Serikat menyambut baik keputusan itu.

"Aliansi lama kami telah memberi manfaat bagi kedua negara, dan kami berharap untuk melanjutkan kerja sama keamanan dan pertahanan yang erat dengan Filipina," kata Kedutaan Besar AS

Pada bulan Februari, Duterte telah memerintahkan penghentian Perjanjian Kunjungan Pasukan, yang membahayakan keamanan untuk Filipina. Berdasarkan perjanjian tersebut, Washington dan Manila memiliki waktu 180 hari setelah menerbitkan pemberitahuan mengakhiri perjanjian - dalam kasus ini hingga Agustus - untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan itu. (Baca: Ingin Lebih Independen, Duterte Batalkan Perjanjian Militer dengan AS )

Pakta tersebut mengizinkan militer AS untuk melakukan latihan bersama skala besar di Filipina, beberapa dekade setelah Amerika diusir dari pangkalan-pangkalan angkatan laut di utara Manila karena ketidaksepakatan sewa.

Di bawah perjanjian itu, pasukan Filipina menerima pelatihan dari Amerika untuk memerangi terorisme dan perdagangan narkoba. Ratusan latihan bersama dilakukan setiap tahun.

Keputusan Duterte untuk mengakhiri aliansi militer ini dipicu penolakan Washington untuk memberikan visa kepada anggota parlemen Filipina, Ronald dela Rosa, arsitek awal perang melawan narkoba Duterte.