Presiden Tunisia Sebut Negaranya Dijalankan oleh Mafia
Kamis, 16 September 2021 - 00:07 WIB
Presiden Tunisia Kais Saied menyebut negaranya saat ini sedang dijalankan mafia. Foto/REUTERS
TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan negaranya sedang dijalankan oleh mafia. Dia pun berjanji untuk memerangi para politisi korup.
"Ini adalah negara dengan dua rezim, rezim yang jelas, rezim institusi, dan rezim nyata, mafia yang memerintah Tunisia," kata Saied dalam sebuah video yang di-posting di halaman Facebook kepresidenan.
"Saya tidak akan terlibat dalam dialog dengan pencuri," ujarnya.
Saied, seorang ahli teori hukum dan mantan profesor hukum, terpilih sebagai presiden dalam pemilu2019 dan telah menyebut dirinya sebagai penafsir utama konstitusi.
Dia menggunakan kekuasaan itu pada 25 Juli untuk memecat perdana menteri, membekukan parlemen dan mencabut kekebalan anggota parlemen, serta mengambil alih semua kekuasaan eksekutif.
Dia juga telah mengambil alih kekuasaan kehakiman.
Perebutan kekuasaannya terjadi di tengah pertikaian legislatif kronis yang telah melumpuhkan pemerintahan. Itu diikuti oleh gerakan anti-korupsi yang mencakup penahanan, larangan bepergian, dan tahanan rumah bagi para politisi, pengusaha, dan pejabat pengadilan.
Saied belum menunjuk pemerintahan baru atau mengungkapkan peta jalan menuju normalisasi, meskipun ada tuntutan berulang dari partai politik.
"Ini adalah negara dengan dua rezim, rezim yang jelas, rezim institusi, dan rezim nyata, mafia yang memerintah Tunisia," kata Saied dalam sebuah video yang di-posting di halaman Facebook kepresidenan.
"Saya tidak akan terlibat dalam dialog dengan pencuri," ujarnya.
Saied, seorang ahli teori hukum dan mantan profesor hukum, terpilih sebagai presiden dalam pemilu2019 dan telah menyebut dirinya sebagai penafsir utama konstitusi.
Dia menggunakan kekuasaan itu pada 25 Juli untuk memecat perdana menteri, membekukan parlemen dan mencabut kekebalan anggota parlemen, serta mengambil alih semua kekuasaan eksekutif.
Dia juga telah mengambil alih kekuasaan kehakiman.
Perebutan kekuasaannya terjadi di tengah pertikaian legislatif kronis yang telah melumpuhkan pemerintahan. Itu diikuti oleh gerakan anti-korupsi yang mencakup penahanan, larangan bepergian, dan tahanan rumah bagi para politisi, pengusaha, dan pejabat pengadilan.
Saied belum menunjuk pemerintahan baru atau mengungkapkan peta jalan menuju normalisasi, meskipun ada tuntutan berulang dari partai politik.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda