Taiwan: Kami Kekuatan Dunia Yang Ramah, PBB Seharusnya Menerima Mitra Baik
Selasa, 14 September 2021 - 10:18 WIB
Belakangan ini, Taiwan lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Namun, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari China, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa ‘Taiwan adalah bagian dari China’ untuk mengecualikan Taiwan dari PBB,” ungkap Chen.
Chen memperingatkan, komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan China di PBB, tidak menyebutkan klaim China memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada China mewakili Taiwan dalam organisasi PBB.
Faktanya, China tidak pernah memerintah Taiwan. “Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Inilah situasi saat ini di kedua sisi Selat Taiwan,” ungkap dia.
“Hanya pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar demokrasi yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia,” papar dia.
Saat ini, pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers untuk memasuki tempat wawancara.
Dia menjelaskan, China menyamakan resolusi 2758 dengan "Prinsip satu China" , secara sewenang-wenang memaksakan sikap politik China di PBB.
“Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB,” ungkap dia.
Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada 2016, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia.
“Namun, di bawah hambatan yang tidak masuk akal dari China, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, dan mengarang kebohongan bahwa ‘Taiwan adalah bagian dari China’ untuk mengecualikan Taiwan dari PBB,” ungkap Chen.
Chen memperingatkan, komunitas internasional tidak dapat berulang kali mengutip resolusi yang tidak realistis ini karena Resolusi 2758 hanya mengatur tentang perwakilan China di PBB, tidak menyebutkan klaim China memiliki kedaulatan atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada China mewakili Taiwan dalam organisasi PBB.
Faktanya, China tidak pernah memerintah Taiwan. “Taiwan memiliki pemerintahan, rakyat, tanah, dan kedaulatan yang mandiri. Inilah situasi saat ini di kedua sisi Selat Taiwan,” ungkap dia.
“Hanya pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat memerintah Taiwan dan mewakili Taiwan di kancah internasional, sebagaimana semangat dasar demokrasi yang diungkapkan oleh Pancasila Indonesia,” papar dia.
Saat ini, pemegang paspor Taiwan tidak diperbolehkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers untuk memasuki tempat wawancara.
Dia menjelaskan, China menyamakan resolusi 2758 dengan "Prinsip satu China" , secara sewenang-wenang memaksakan sikap politik China di PBB.
“Tindakan menghalangi secara keseluruhan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil Taiwan ini secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ditegaskan saat berdirinya PBB,” ungkap dia.
Sejak penerapan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada 2016, Taiwan terus mempromosikan berbagai hubungan kerja sama dengan Indonesia.
tulis komentar anda