Demokrasi Malaysia Butuh Reformasi Struktural
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 08:32 WIB
Anggota kabinet Malaysia berpose setelah rapat di Putrajaya, Malaysia, 16 Agustus 2021. Foto/REUTERS
KUALA LUMPUR - Pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menimbulkan kekacauan politik setelah terjadi perseturuan di dalam koalisi pemerintahan.
Padahal, Muhyiddin baru berkuasa selama 17 bulan setelah menumbangkan PM Mahathir Mohamad. Seruan untuk memperbaiki demokrasi Malaysia pun mulai muncul ke permukaan.
Reformasi struktural untuk memperkuat demokrasi Malaysia menjadi solusi yang ditawarkan Roger Chin, Presiden Sabah Law Society, menyikapi ketidakstabilan politik yang tidak berakhir sejak pemilu umum 2018.
Dalam beberapa bulan lalu, Malaysia mengalami dua tantangan ketegangan konstitusional di saat kondisi pandemi.
Dua pemerintahan koalisi tumbang sejak pemilu 2018 dan dua PM mengundurkan diri sebelum masa kekuasaannya berakhir.
“Saat debu mulai mengendap di pergolakan politik lainnya, waktunya telah tiba untuk berhenti sejenak dan merenungkan,” kata China, dilansir The Star.
Padahal, Muhyiddin baru berkuasa selama 17 bulan setelah menumbangkan PM Mahathir Mohamad. Seruan untuk memperbaiki demokrasi Malaysia pun mulai muncul ke permukaan.
Reformasi struktural untuk memperkuat demokrasi Malaysia menjadi solusi yang ditawarkan Roger Chin, Presiden Sabah Law Society, menyikapi ketidakstabilan politik yang tidak berakhir sejak pemilu umum 2018.
Dalam beberapa bulan lalu, Malaysia mengalami dua tantangan ketegangan konstitusional di saat kondisi pandemi.
Dua pemerintahan koalisi tumbang sejak pemilu 2018 dan dua PM mengundurkan diri sebelum masa kekuasaannya berakhir.
Baca Juga
“Saat debu mulai mengendap di pergolakan politik lainnya, waktunya telah tiba untuk berhenti sejenak dan merenungkan,” kata China, dilansir The Star.
Lihat Juga :
tulis komentar anda