Korsel: Tidak Ada Tanda-tanda Kim Jong-un Telah Divaksin
Jum'at, 09 Juli 2021 - 01:54 WIB
Badan intelijen Korsel menyebut Pemimpin Korut Kim Jong-un belum divaksinasi COVID-19 dan berat badannya turun sekitar 20 kg. Foto/BBC
SEOUL - Tidak ada tanda-tanda bahwa pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un telah diinokulasi terhadap virus Corona dan negaranya belum menerima vaksin asing. Hal itu diungkapkan badan intelijen Korea Selatan (Korsel), NIS.
Legislator Korsel, Ha Tae-keung, mengungkapkan bahwa NIS mengatakan kepada anggota parlemen Korsel bahwa mereka belum mendeteksi informasi apa pun bahwa Korut telah memperoleh vaksin. Dia mengutip NIS yang mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa Kim telah divaksin.
COVAX, program yang didukung PBB untuk mengirimkan vaksin COVID-19 ke seluruh dunia, mengatakan pada Februari bahwa Korut dapat menerima 1,9 juta dosis pada paruh pertama tahun ini. Tetapi pengiriman belum dilakukan, dan belum ada laporan bahwa Korut telah mencoba mengamankan vaksin dari tempat lain untuk 26 juta warganya.
UNICEF, yang menyediakan dan mengirimkan vaksin atas nama COVAX, mengatakan masih belum jelas kapan vaksin dapat dikirim di Korea Utara, yang belum menyelesaikan dokumen untuk menerima pasokan dari COVAX.
“WHO dan UNICEF telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Masyarakat (Korea Utara) untuk memastikan akses ke vaksin COVID-19 melalui Fasilitas COVAX. Namun, (Korea Utara) belum menerima vaksin melalui Fasilitas COVAX dan belum ada konfirmasi kapan negara akan menerimanya,” kata UNICEF dalam sebuah pernyataan email seperti dikutip dari AP, Jumat (9/7/2021).
NIS memiliki catatan beragam dalam melaporkan perkembangan di Korut, salah satu negara paling rahasia di dunia. Beberapa ahli non-pemerintah berspekulasi bahwa Kim Jong-un dan deputinya mungkin telah menerima vaksin yang diimpor melalui saluran tidak resmi.
"Pemerintah Korut berusaha menghilangkan harapan di antara warga biasa bahwa mereka akan menerima vaksin dari luar negeri dan malah mendesak mereka untuk meningkatkan kewaspadaan anti-virus mereka," ujar anggota parlemen Korsel lainnya, Kim Byung-kee, mengutip NIS.
Kim Jong-un telah berulang kali mendesak publik Korut untuk bersatu di bawah kepemimpinan keluarganya untuk membangun ekonomi yang mandiri dan menahan kesulitan terkait pandemi.
Legislator Korsel, Ha Tae-keung, mengungkapkan bahwa NIS mengatakan kepada anggota parlemen Korsel bahwa mereka belum mendeteksi informasi apa pun bahwa Korut telah memperoleh vaksin. Dia mengutip NIS yang mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa Kim telah divaksin.
COVAX, program yang didukung PBB untuk mengirimkan vaksin COVID-19 ke seluruh dunia, mengatakan pada Februari bahwa Korut dapat menerima 1,9 juta dosis pada paruh pertama tahun ini. Tetapi pengiriman belum dilakukan, dan belum ada laporan bahwa Korut telah mencoba mengamankan vaksin dari tempat lain untuk 26 juta warganya.
UNICEF, yang menyediakan dan mengirimkan vaksin atas nama COVAX, mengatakan masih belum jelas kapan vaksin dapat dikirim di Korea Utara, yang belum menyelesaikan dokumen untuk menerima pasokan dari COVAX.
“WHO dan UNICEF telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Masyarakat (Korea Utara) untuk memastikan akses ke vaksin COVID-19 melalui Fasilitas COVAX. Namun, (Korea Utara) belum menerima vaksin melalui Fasilitas COVAX dan belum ada konfirmasi kapan negara akan menerimanya,” kata UNICEF dalam sebuah pernyataan email seperti dikutip dari AP, Jumat (9/7/2021).
NIS memiliki catatan beragam dalam melaporkan perkembangan di Korut, salah satu negara paling rahasia di dunia. Beberapa ahli non-pemerintah berspekulasi bahwa Kim Jong-un dan deputinya mungkin telah menerima vaksin yang diimpor melalui saluran tidak resmi.
"Pemerintah Korut berusaha menghilangkan harapan di antara warga biasa bahwa mereka akan menerima vaksin dari luar negeri dan malah mendesak mereka untuk meningkatkan kewaspadaan anti-virus mereka," ujar anggota parlemen Korsel lainnya, Kim Byung-kee, mengutip NIS.
Kim Jong-un telah berulang kali mendesak publik Korut untuk bersatu di bawah kepemimpinan keluarganya untuk membangun ekonomi yang mandiri dan menahan kesulitan terkait pandemi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda