Menlu Retno di PBB: Israel Negara Penjajah Palestina, Harus Direspons Seluruh Negara!
Jum'at, 21 Mei 2021 - 13:30 WIB
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi berbicara dalam forum sesi debat Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Foto/Kementerian Luar Negeri Indonesia
NEW YORK CITY - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi terlibat sesi debat Majelis Umum PBB tentang situasi Timur Tengah dan isu Palestina. Dia mengatakan Israel adalah negara penjajah dan penindas bangsa Palestina yang harus direspons oleh seluruh negara.
Majelis Umum PBB pada Kamis (20/5/2021) waktu New York mengadakan sesi debat pada Sidang Pleno ke-67 yang membahas dua agenda, yaitu agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.
Menlu Retno bersama 10 Menlu lainnya, yakni dari Palestina, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljazair dan Tunisia berpartisipasi dalam sesi debat Majelis Umum tersebut.
Menurutnya, terdapat setidaknya 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan dan akan menyampaikan pandangandalam pertemuan tersebut.
Pertemuan semula dijadwalkan hanya berlangsung satu hari. Namun, karena banyaknya daftar negara yang akan bicara, maka waktunya diperpanjang 1 hari lagi.
Ini adalah pertemuan pertama Sidang Majelis Umum PBB yang dilakukan secara fisik dan dihadiri oleh sejumlah Menlu di masa pandemi COVID-19.
"Hal ini menandai urgensi dan kegentingan perkembangan situasidi Palestina saat ini," kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Jumat (21/5/2021).
"Ini juga disampaikan Menlu Palestina, sahabat saya Riad Malki yaitu kehadiran sejumlah Menlu menunjukkan kesatuan pandangan masyarakat internasional yang menolak agresi Israel di Palestina," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa upaya menggalang dukungan terhadap Palestina terus dilakukan Indonesia bersama dengan negara lain.
Indonesia, kata Retno, menggunakan semua forum internasional yang tersedia untuk menggalang dukungan bagi Palestina.
Forum-forum itu, antara lain Organisasi Kerjasama Islam (OKI). "Sudah dilakukan pertemuan khusus para Menlu dan saya hadir dalam pertemuan," ujarnya.
Selanjutnya, forum Gerakan Non-Blok. "Atas usul Indonesia telah dilakukan pertemuan tingkat Duta Besar/Wakil Tetap di New York terkait Palestina pada 17 Mei. Telah disepakati pula akan diselenggarakan pertemuan tingkat Menlu untuk isu yang sama."
Kemudian di forum Dewan HAM. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang mendorong dilakukannya Special Session on Palestine di Dewan HAM, yang akan diselenggarakan pada 27 Mei 2021.
"Dari sejak awal, Indonesia mendorong dilakukannya pertemuan Majelis Umum PBB...yang akhirnya dilaksanakan pada hari ini. Kehadiran saya ke Markas Besar PBB semata-mata demi kemanusiaan demi keadilan masyarakat Palestina dan menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak," kata Menlu perempuan pertama Indonesia tersebut.
"Setiap dari kita pasti tersentuh ketika melihat gambar bayi berusia dua bulan yang terluka dan dikeluarkan dari reruntuhan disaat keluarganya terbaring tanpa nyawa," ujar Retno menggambarkan penderitaan rakyat Palestina di Gaza akibat pemboman militer Zionis Israel.
"Saya tegaskan...satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri yaitu; berapa lama lagi kita akan membiarkan
kejahatan tersebut berlangsung?," paparnya.
"Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, antara Israel, negara penjajah dan penindas dan bangsa Palestina, yang diduduki, yang terus menerus ditindas," lanjut Retno.
"Saya tekankan bahwa penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa isu utamanya adalah penjajahan," imbuh diplomat top Indonesia ini.
Menurutnya, masyarakat internasional berutang kepada bangsa Palestina yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus
tertunda, untuk hidup berdampingan dan setara dengan semua negara.
"Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran
berat hukum internasional yang memerlukan respons bersamadari semua negara," tegas Retno.
Dalam pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga
langkah.
Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikankekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
"Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama," paparnya.
Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil.
"Menjadi tanggung jawab kita yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa warga sipil," ujarnya. "Setiap menit yang kita lewatkan di sini untuk berbicara, pada saatyang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," katanya.
Ketiga, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. "Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dankomprehensif, berdasarkan 'two-state solution' dan sejalan
dengan kesepakatan parameter internasional," paparnya.
Menurutnya, Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.
Majelis Umum PBB pada Kamis (20/5/2021) waktu New York mengadakan sesi debat pada Sidang Pleno ke-67 yang membahas dua agenda, yaitu agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.
Menlu Retno bersama 10 Menlu lainnya, yakni dari Palestina, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljazair dan Tunisia berpartisipasi dalam sesi debat Majelis Umum tersebut.
Menurutnya, terdapat setidaknya 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan dan akan menyampaikan pandangandalam pertemuan tersebut.
Pertemuan semula dijadwalkan hanya berlangsung satu hari. Namun, karena banyaknya daftar negara yang akan bicara, maka waktunya diperpanjang 1 hari lagi.
Ini adalah pertemuan pertama Sidang Majelis Umum PBB yang dilakukan secara fisik dan dihadiri oleh sejumlah Menlu di masa pandemi COVID-19.
"Hal ini menandai urgensi dan kegentingan perkembangan situasidi Palestina saat ini," kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Jumat (21/5/2021).
"Ini juga disampaikan Menlu Palestina, sahabat saya Riad Malki yaitu kehadiran sejumlah Menlu menunjukkan kesatuan pandangan masyarakat internasional yang menolak agresi Israel di Palestina," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa upaya menggalang dukungan terhadap Palestina terus dilakukan Indonesia bersama dengan negara lain.
Indonesia, kata Retno, menggunakan semua forum internasional yang tersedia untuk menggalang dukungan bagi Palestina.
Forum-forum itu, antara lain Organisasi Kerjasama Islam (OKI). "Sudah dilakukan pertemuan khusus para Menlu dan saya hadir dalam pertemuan," ujarnya.
Selanjutnya, forum Gerakan Non-Blok. "Atas usul Indonesia telah dilakukan pertemuan tingkat Duta Besar/Wakil Tetap di New York terkait Palestina pada 17 Mei. Telah disepakati pula akan diselenggarakan pertemuan tingkat Menlu untuk isu yang sama."
Kemudian di forum Dewan HAM. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang mendorong dilakukannya Special Session on Palestine di Dewan HAM, yang akan diselenggarakan pada 27 Mei 2021.
"Dari sejak awal, Indonesia mendorong dilakukannya pertemuan Majelis Umum PBB...yang akhirnya dilaksanakan pada hari ini. Kehadiran saya ke Markas Besar PBB semata-mata demi kemanusiaan demi keadilan masyarakat Palestina dan menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak," kata Menlu perempuan pertama Indonesia tersebut.
"Setiap dari kita pasti tersentuh ketika melihat gambar bayi berusia dua bulan yang terluka dan dikeluarkan dari reruntuhan disaat keluarganya terbaring tanpa nyawa," ujar Retno menggambarkan penderitaan rakyat Palestina di Gaza akibat pemboman militer Zionis Israel.
"Saya tegaskan...satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri yaitu; berapa lama lagi kita akan membiarkan
kejahatan tersebut berlangsung?," paparnya.
"Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, antara Israel, negara penjajah dan penindas dan bangsa Palestina, yang diduduki, yang terus menerus ditindas," lanjut Retno.
"Saya tekankan bahwa penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa isu utamanya adalah penjajahan," imbuh diplomat top Indonesia ini.
Menurutnya, masyarakat internasional berutang kepada bangsa Palestina yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus
tertunda, untuk hidup berdampingan dan setara dengan semua negara.
"Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran
berat hukum internasional yang memerlukan respons bersamadari semua negara," tegas Retno.
Dalam pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga
langkah.
Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikankekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
"Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama," paparnya.
Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil.
"Menjadi tanggung jawab kita yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa warga sipil," ujarnya. "Setiap menit yang kita lewatkan di sini untuk berbicara, pada saatyang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," katanya.
Ketiga, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. "Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dankomprehensif, berdasarkan 'two-state solution' dan sejalan
dengan kesepakatan parameter internasional," paparnya.
Menurutnya, Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda