Yordania Resmi Buka Konsulat di Sahara Barat Hari Ini
Jum'at, 05 Maret 2021 - 17:18 WIB
Bendera AS dan Maroko berada di samping peta Maroko. Foto/Getty Images/afp
RABAT - Yordania hari ini secara resmi membuka konsulat di wilayah Sahara Barat yang disengketakan. Upacara pembukaan konsulat di Laayoune, kota terbesar di Sahara Barat, dihadiri Menteri Luar Negeri (Menlu) Maroko Nasser Bourita dan Menlu Yordania Ayman Safadi.
Yordania menjadi negara Arab ketiga yang membuka konsulat di kawasan Sahara setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.
Sembilan belas negara sejauh ini telah membuka misi diplomatik di Sahara Barat, termasuk 11 di Laayoune dan delapan di Dakhla, kota di wilayah yang disengketakan.
Maroko telah berkonflik dengan kelompok separatis Polisario yang didukung Aljazair di Sahara Barat sejak 1975, setelah penjajahan Spanyol berakhir.
Konflik berubah menjadi konfrontasi bersenjata yang berlangsung hingga 1991 dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.
Lihat infografis: Jerman Akan Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan
Rabat menegaskan haknya untuk memerintah wilayah tersebut, tetapi mengusulkan pemerintahan otonom di Sahara Barat di bawah kedaulatannya, tetapi Front Polisario menginginkan referendum untuk membiarkan rakyat menentukan masa depan wilayah tersebut.
Aljazair mendukung proposal Front dan menampung para pengungsi dari wilayah tersebut.
Gencatan senjata 1991 berakhir tahun lalu setelah Maroko melanjutkan operasi militer di penyeberangan El Guergarat, zona penyangga antara wilayah yang diklaim negara bagian Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi yang dideklarasikan sendiri, yang menurut Polisario adalah provokasi.
“Dengan meluncurkan operasi tersebut, Maroko secara serius merusak tidak hanya gencatan senjata dan perjanjian militer terkait tetapi juga setiap peluang mencapai solusi damai dan abadi untuk masalah dekolonisasi di Sahara Barat," ungkap Brahim Ghali, pemimpin Front Polisario, dalam surat ke PBB.
Yordania menjadi negara Arab ketiga yang membuka konsulat di kawasan Sahara setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.
Sembilan belas negara sejauh ini telah membuka misi diplomatik di Sahara Barat, termasuk 11 di Laayoune dan delapan di Dakhla, kota di wilayah yang disengketakan.
Maroko telah berkonflik dengan kelompok separatis Polisario yang didukung Aljazair di Sahara Barat sejak 1975, setelah penjajahan Spanyol berakhir.
Konflik berubah menjadi konfrontasi bersenjata yang berlangsung hingga 1991 dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.
Lihat infografis: Jerman Akan Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan
Rabat menegaskan haknya untuk memerintah wilayah tersebut, tetapi mengusulkan pemerintahan otonom di Sahara Barat di bawah kedaulatannya, tetapi Front Polisario menginginkan referendum untuk membiarkan rakyat menentukan masa depan wilayah tersebut.
Aljazair mendukung proposal Front dan menampung para pengungsi dari wilayah tersebut.
Gencatan senjata 1991 berakhir tahun lalu setelah Maroko melanjutkan operasi militer di penyeberangan El Guergarat, zona penyangga antara wilayah yang diklaim negara bagian Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi yang dideklarasikan sendiri, yang menurut Polisario adalah provokasi.
“Dengan meluncurkan operasi tersebut, Maroko secara serius merusak tidak hanya gencatan senjata dan perjanjian militer terkait tetapi juga setiap peluang mencapai solusi damai dan abadi untuk masalah dekolonisasi di Sahara Barat," ungkap Brahim Ghali, pemimpin Front Polisario, dalam surat ke PBB.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda