Dianggap Berkhianat, Junta Myanmar Pecat Dubes untuk PBB
Minggu, 28 Februari 2021 - 07:15 WIB
Dubes Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mengacungkan tiga jari yang menjadi simbol perlawanan terhadap kudeta militer di akhir pidatonya di New York. Foto/Channel News Asia
NEW YORK - Duta besar (Dubes) Myanmar untuk PBB berjanji akan terus berjuang setelah junta militer memecatnya. Ia dipecat setelah mendesak negara-negara anggota PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghentikan kudeta 1 Februari yang telah menggulingkan pemimpin terpilih negara itu Aung San Suu Kyi .
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun seperti dikutip dari Reuters, Minggu (28/2/2021).
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi tidak mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi utusan dari Myanmar untuk saat ini.
Hal itu dibenarkan oleh juru bicara PBB Stephane Dujarric
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun seperti dikutip dari Reuters, Minggu (28/2/2021).
Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi tidak mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi utusan dari Myanmar untuk saat ini.
Hal itu dibenarkan oleh juru bicara PBB Stephane Dujarric
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata Dujarric.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
tulis komentar anda