AS Umumkan Sanksi untuk 76 Warga Arab Saudi Terkait Kasus Khashoggi
Sabtu, 27 Februari 2021 - 03:29 WIB
Jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) melarang 76 orang dari Arab Saudi mendapatkan visa untuk masuk ke Negeri Paman Sam itu.
“AS menegaskan tidak akan mentolerir individu yang mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis atas nama pemerintah asing,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken.
Blinken mengumumkan "Larangan Khashoggi" dari Departemen Luar Negeri, berupa kebijakan pembatasan visa pada individu yang bertindak atas nama pemerintah asing terhadap para pengkritik.
Pengumuman itu segera setelah rilis Laporan intelijen AS mengaitkan pemerintah Saudi dengan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Pemerintahan Biden telah mengumumkan sanksi dan larangan visa pada Jumat (26/2) yang menargetkan warga Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
“Tetapi AS tidak akan menjatuhkan sanksi pada Putra Mahkota Mohammed bin Salman,” papar pejabat AS.
Tindakan Presiden AS Joe Biden pada pekan-pekan pertama pemerintahannya tampaknya ditujukan untuk memenuhi janji kampanye menyelaraskan kembali hubungan Saudi setelah kritikus menuduh pendahulunya, Donald Trump, memberikan izin kepada sekutu Arab dan produsen minyak utama itu atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan pendekatan itu bertujuan menciptakan titik awal baru untuk hubungan dengan kerajaan Saudi tanpa memutuskan hubungan inti di Timur Tengah.
Hubungan telah sangat tegang selama bertahun-tahun oleh perang di Yaman dan pembunuhanKhashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki.
Yang penting, keputusan tersebut tampaknya dirancang untuk menjaga hubungan kerja sama dengan putra mahkota, meskipun intelijen AS menyimpulkan bahwa MBS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.
“Tujuannya adalah kalibrasi ulang (dalam hubungan) bukan memecah. Itu karena kepentingan yang kita miliki bersama," papar pejabat senior pemerintahan Biden.
Khashoggi yang berusia 59 tahun dibujuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 dan dibunuh oleh tim operasi yang terkait dengan putra mahkota.
Mereka kemudian memotong-motong tubuh Khashoggi. Jenazahnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang.
“Departemen Keuangan AS akan menjatuhkan sanksi pada mantan wakil kepala intelijen Saudi, Ahmed al-Asiri, dan akan mengumumkan penetapan sanksi pada pasukan intervensi cepat Pengawal Kerajaan Saudi,” ungkap pejabat pemerintah itu.
Pasukan intervensi cepat, atau RIF, dipilih dalam laporan intelijen AS itu karena perannya dalam pembunuhan Khashoggi.
“Amerika Serikat juga akan mengumumkan pembatasan visa terhadap lebih dari 70 warga negara Saudi sebagai bagian dari kebijakan baru yang ditujukan untuk negara-negara yang melakukan kegiatan melawan jurnalis dan pembangkang di luar perbatasan mereka,” ujar seorang pejabat kedua pemerintahan Biden.
Kegiatan tersebut mencakup upaya untuk menekan, melecehkan, mengawasi, mengancam atau merugikan mereka.
Larangan visa juga akan diterapkan secara selektif untuk anggota keluarga, menurut para pejabat.
“Orang-orang dari Arab Saudi akan berada di tahap pertama ini. Tapi kemudian ini benar-benar alat global baru," ungkap pejabat kedua.
“AS menegaskan tidak akan mentolerir individu yang mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang dan jurnalis atas nama pemerintah asing,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken.
Blinken mengumumkan "Larangan Khashoggi" dari Departemen Luar Negeri, berupa kebijakan pembatasan visa pada individu yang bertindak atas nama pemerintah asing terhadap para pengkritik.
Pengumuman itu segera setelah rilis Laporan intelijen AS mengaitkan pemerintah Saudi dengan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Pemerintahan Biden telah mengumumkan sanksi dan larangan visa pada Jumat (26/2) yang menargetkan warga Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
“Tetapi AS tidak akan menjatuhkan sanksi pada Putra Mahkota Mohammed bin Salman,” papar pejabat AS.
Tindakan Presiden AS Joe Biden pada pekan-pekan pertama pemerintahannya tampaknya ditujukan untuk memenuhi janji kampanye menyelaraskan kembali hubungan Saudi setelah kritikus menuduh pendahulunya, Donald Trump, memberikan izin kepada sekutu Arab dan produsen minyak utama itu atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan pendekatan itu bertujuan menciptakan titik awal baru untuk hubungan dengan kerajaan Saudi tanpa memutuskan hubungan inti di Timur Tengah.
Hubungan telah sangat tegang selama bertahun-tahun oleh perang di Yaman dan pembunuhanKhashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki.
Yang penting, keputusan tersebut tampaknya dirancang untuk menjaga hubungan kerja sama dengan putra mahkota, meskipun intelijen AS menyimpulkan bahwa MBS menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.
“Tujuannya adalah kalibrasi ulang (dalam hubungan) bukan memecah. Itu karena kepentingan yang kita miliki bersama," papar pejabat senior pemerintahan Biden.
Khashoggi yang berusia 59 tahun dibujuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 dan dibunuh oleh tim operasi yang terkait dengan putra mahkota.
Mereka kemudian memotong-motong tubuh Khashoggi. Jenazahnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang.
“Departemen Keuangan AS akan menjatuhkan sanksi pada mantan wakil kepala intelijen Saudi, Ahmed al-Asiri, dan akan mengumumkan penetapan sanksi pada pasukan intervensi cepat Pengawal Kerajaan Saudi,” ungkap pejabat pemerintah itu.
Pasukan intervensi cepat, atau RIF, dipilih dalam laporan intelijen AS itu karena perannya dalam pembunuhan Khashoggi.
“Amerika Serikat juga akan mengumumkan pembatasan visa terhadap lebih dari 70 warga negara Saudi sebagai bagian dari kebijakan baru yang ditujukan untuk negara-negara yang melakukan kegiatan melawan jurnalis dan pembangkang di luar perbatasan mereka,” ujar seorang pejabat kedua pemerintahan Biden.
Kegiatan tersebut mencakup upaya untuk menekan, melecehkan, mengawasi, mengancam atau merugikan mereka.
Larangan visa juga akan diterapkan secara selektif untuk anggota keluarga, menurut para pejabat.
“Orang-orang dari Arab Saudi akan berada di tahap pertama ini. Tapi kemudian ini benar-benar alat global baru," ungkap pejabat kedua.
(sya)
tulis komentar anda